Dewan Pers

Dark/Light Mode

Tidak Hanya Di Daerah Terpencil

Merdeka Belajar Terkendala Internet

Kamis, 16 Juni 2022 07:50 WIB
Anggota Komisi X DPR Zainuddin Maliki. (Foto: Dok. DPR RI)
Anggota Komisi X DPR Zainuddin Maliki. (Foto: Dok. DPR RI)

RM.id  Rakyat Merdeka - Program Kurikulum Merdeka Belajar masih terkendala Information Technology (IT). Khususnya sekolah-sekolah yang berada di daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T).

Anggota Komisi X DPR Zainuddin Maliki meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengatasi persoalan IT itu. Kurikulum Merdeka Belajar memang punya pembelajaran yang fleksibel, tetapi ketergantungan terhadap akses internet itu menjadi lebih kuat.

“Akses internet ini menjadi masalah bagi penyelenggara atau guru sekolah-sekolah seperti di Palembang (Sumatera Selatan). Bagaimana di daerah terpencil?” ujar Zainuddin dalam keterangannya, kemarin.

Kurikulum Merdeka Belajar, lanjutnya, menekankan pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Para pelajar dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai dengan bakat dan minatnya.

Dari segi konsep, kata dia, kurikulum ini menempatkan sumber belajar itu tidak hanya terbatas pada guru, buku, tapi juga pembelajaran kehidupan yang lebih luas. Misalnya, siswa belajar tentang ekonomi dengan pendekatan utility memanfaatkan pasar. Para siswa bisa terjun ke pasar atau atau mensimulasikan saja.

Berita Terkait : Selamat Datang Presiden Frank-Walter Steinmeier

“Nah, kalau mensimulasikan itu butuh teknologi. Di sinilah kelemahan dari implementasi dari Kurikulum Merdeka Belajar ini yang dijalankan oleh sekolah penggerak,” kata dia.

Zainuddin bilang, program ini dijalankan dengan baik di sekolah-sekolah bagus. Evaluasi dari Kemendikbudristek, terjadi peningkatan prestasi belajar. Capaian literasi menjadi 570, sedangkan saat menerapkan kurikulum 2013 hanya mencapai angka 532, setelah terkena pandemi turun lagi menjadi 482.

“Dengan menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar memang ada peningkatan capaian literasi. Akan tetapi hanya terjadi di sekolah-sekolah yang Sumber Daya Manusianya (SDM)-nya sudah baik,” terang legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur X ini.

Para guru yang menjalankan Kurikulum Merdeka Belajar ini beberapa kota besar, sudah mendapatkan bimbingan, pendampingan atau pelatihan. Juga dilengkapi sarana penunjang terutama adalah IT.

 

“Yang harus kita antisipasi adalah daerah-daerah yang masih belum bisa mencukupi guru yang kompeten dan sarana prasarana (sarpras) dukungan sumber belajar itu yang perlu kita pelajari,” ujarnya

Berita Terkait : Covid-19 Di Negara Tetangga Melonjak Lagi, Indonesia Masih Terkendali

Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf menambahkan, pemerintah kudu menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan Program Sekolah Penggerak (PSP). Pemerintah tidak boleh hanya berbicara program atau project based, tapi harus menyiapkan platform menuju era digital.

“Kami masih menemukan ketidaksiapan fasilitas seperti infrastruktur internet, listrik dan pelatihan SDM,” ujar Dede dalam keterangannya, kemarin.

Dede mendorong, pelatihan pendidikan guru digencarkan agar kompetensinya meningkat menuju ke era digitalisasi. Utamakan juga delapan standar pendidikan, salah satunya ketersediaan ruang kelas.

“Kalau ruang kelasnya sudah mau roboh gimana? Ini kan juga menjadi standar pendidikan yang harus kita sepakati bersama,” kata dia.

Oleh karena itu, mantan Wagub Jabar ini meminta semua kementerian yang terlibat dalam Sekolah Penggerak untuk duduk bersama menyepakati standar pendidikan yang telah ditetapkan. Di daerah 3T, apa saja sarpras yang dibutuhkan, setelah itu baru bisa berbicara tentang peningkatan SDM.

Berita Terkait : Tak Punya Paspor, Perempuan Bangladesh Berenang Ke India

“Karena tanpa fasilitas pendukung seperti listrik dan internet, pelajar yang berada di pesisir dan kepulauan tidak memiliki kesempatan yang sama,” kata dia.

Kunci utama peningkatan SDM, lanjutnya, adalah semua pihak memiliki kesempatan yang sama. “Kalau kita mau bicara anak-anak pandai dalam dunia digital industri 4.0, maka untuk menuju ke sana butuh apa saja. Jadi, intinya di republik ini memang koordinasi adalah barang yang mahal sekali,” pungkasnya. ■