Sultan Dorong Pemerintah Pulihkan Diplomasi Dagang Sawit

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin mendorong pemerintah melakukan pemulihan hubungan dagang terutama negara pengimpor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia pasca pencabutan kebijakan larangan eksport CPO beberapa waktu yang lalu.

Hal ini disampaikan senator asal Bengkulu itu mengingat semakin merosotnya kinerja ekspor CPO yang berdampak langsung pada menurunnya harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit petani di tengah penguatan nilai tukar Dollar AS dan inflasi.

Baca juga : Perkuat Kas Pertamina, Pemerintah Bayar Kompensasi Rp 64.5 T

"Seharusnya petani sawit kita bisa menikmati fenomena penguatan nilai tukar dolar AS yang mencapai Rp 15.000 per dolar AS saat ini. Sayangnya hal itu justru dinikmati oleh negeri Jiran Malaysia yang meraup keuntungan kepercayaan pasar sejak diberlakukan kebijakan larangan eksport CPO pemerintah Indonesia," ungkap Sultan melalui keterangan resminya, Kamis (7/7).

Menurutnya, Indonesia telah kehilangan momentum commodity booming sejak pelarangan ekspor CPO diberlakukan. Dan tentu, pemerintah harus bertanggung jawab atas lemahnya posisi tawar dan hilangnya peluang pasar ekspor yang ditimbulkan tersebut dengan segera memulihkan kembali hubungan dagang secara intensif dengan negara-negara pengimpor utama CPO Indonesia. 

Baca juga : Petani Dorong Pemerintah Benahi Tata Kelola Harga Sawit

"Maka jangan heran petani sawit justru berinisiatif melakukan ekspor TBS Sawit ke Malaysia karena memberikan penawaran harga yang jauh lebih baik. Permintaan CPO global sejatinya masih cukup tinggi dengan harga yang stabil, hanya saja pasar sedang tidak nyaman dengan kebijakan dagang Indonesia yang seringkali menggerus hubungan dagang RI dengan negara-negara pengimpor utama seperti India," tegasnya.

Lebih lanjut mantan ketua HIPMI Bengkulu itu menerangkan bahwa meski pemerintah telah mendorong percepatan ekspor dengan berbagai cara. Bahkan dengan menambah rasio ekspor domestic market obligation (DMO) yang sebelumnya 1:5 menjadi 1:7, pasar tentu masih sangat berhati-hati dengan sikap dagang RI.

Baca juga : Mayoritas Publik Puas Dengan Kinerja Pemerintah Tekan Inflasi Dan Jaga Ketersediaan Barang

"Kami ingin pemerintah segera menata kembali hubungan dagang secara intensif," tegasnya.

Seperti diketahui, petani sawit di banyak daerah harus menerima kenyataan murahnya harga TBS, saat mereka harus menanggung beban inflasi akibat pabrik kelapa sawit atau PKS di Indonesia hanya membandrol TBS tak lebih dari seribu rupiah per kilogramnya. Sedangkan apabila petani menjual ke negara tetangga itu, harga TBS bisa dibanderol hingga Rp 3.500 sampai Rp 4.500 per kilogram. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.