Dewan Pers

Dark/Light Mode

Tahapan Pendaftaran Parpol Dimulai

Duit Pemilu Masih Kurang

Sabtu, 6 Agustus 2022 07:50 WIB
Anggota Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda. (Foto: Dok. DPR RI)
Anggota Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda. (Foto: Dok. DPR RI)

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan mendesak Pemerintah segera memenuhi seluruh anggaran Pemilu 2024 yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, saat ini tahapan pemilu sudah berjalan, memasuki proses pendaftaran dan verifikasi partai politik.

Anggota Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengingatkan, anggaran operasional menjadi sebuah keniscayaan agar pemilu berjalan baik dan sukses.

“Kami tidak memungkiri pandemi Covid-10 dan situasi global saat ini sangat memengaruhi kondisi keuangan negara,” ujar Rifqi, kemarin.

Rifqi menyarankan, Pemerintah melakukan realokasi anggaran agar pencairan duit Pemilu 2024 segera terealisasi. Sebab, terpenuhinya anggaran Pemilu 2024 telah menjadi suatu komitmen bersama antara DPR dan Pemerintah.

“Komitmen ini insya Allah tidak akan pernah berubah,” tegas politikus PDIP itu.

Berita Terkait : Pastikan Jadi Pendaftar Pertama Pemilu 2024, PDIP Bakal Jalan Kaki Ke KPU Pagi-pagi

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menambahkan, tahapan Pemilu 2024 telah memasuki pendaftaran partai politik (parpol) mulai 1 Agustus sampai 13 Agustus 2022. Dengan verifikasi administrasi dan faktual untuk penetapan peserta Pemilu, disusul dengan penetapan jumlah kursi dan dapil Pemilu 2024.

Dari pagu anggaran KPU tahun 2022, baru cair Rp 2,4 triliun dari Rp 8,06 triliun. Berarti, masih terjadi kekurangan anggaran Rp 4,415 triliun.

“Untuk dapat menyelenggarakan berbagai tahapan pemilu, KPU sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai,” tegas dia.

Politikus PAN ini mengaku telah meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memprioritaskan anggaran pemilu. Hanya saja, sampai hari ini belum dipenuhi sepenuhnya. Badan Anggaran (Banggar) DPR juga perlu mendesak Menkeu segera mencairkan anggaran pemilu ini.

Kendati begitu, dia mengimbau KPU mengoptimalkan anggaran yang sudah ada dalam melaksanakan berbagai tahapan dengan maksimal. Sambil menunggu pencairan kekurangan anggaran dari Pemerintah.

 

Berita Terkait : KSP: Penempatan Kembali PMI Di Malaysia Perlu Pengawasan Ketat

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata bilang, Pemerintah segera mencukupi anggaran pemilu.

“Kita pastikan sekali lagi, Pemerintah pasti mendukung proses pemilu. Contohnya, tahun ini mulai pendaftaran parpol. Itu anggarannya kita cukupkan dan sediakan,” ujarnya.

Isa mengatakan, Kemenkeu akan terus berkomunikasi ihwal penganggaran itu. Dia juga akan memberikan pemahaman yang baik bahwa pengajuan anggaran tersebut melalui sejumlah proses yang harus dilalui dan ada standar yang mesti dipatuhi.

“Kami akan terus melakukan komunikasi, sehingga pemahamannya menjadi semakin baik,” kata Isa.

Sebelumnya, Komisioner KPU Yulianto Sudrajat menyampaikan, pihaknya telah mengajukan kekurangan anggaran dana pemilu senilai Rp 5,4 triliun. Tapi, Kemenkeu hanya menyetujui Rp 1,24 triliun atau sekitar 17,4 persen dari total anggaran yang diajukan.

Berita Terkait : Liga Spanyol, Barca Pagari Jules Kounde

Menurut Yulianto, anggaran yang telah disetujui Kemenkeu tersebut hanya dapat memenuhi beberapa tahapan pelaksanaan pemilu, seperti pendaftaran partai politik, verifikasi administrasi, verifikasi faktual, pembentukan badan ad hoc, penataan daerah pemilihan, serta sosialisasi pelaksanaan pemilu.

Selain itu, Yulianto menambahkan, pihaknya juga masih memerlukan dukungan untuk keperluan pembuatan sistem teknologi informasi. Ini untuk mendukung jalannya tahapan Pemilu 2024 agar lebih maksimal.

Diketahui, total anggaran yang dibutuhkan KPU untuk tahapan pemilu dan persiapan 2022 mencapai Rp 8,06 triliun. Nilai tersebut sudah disetujui DPR. Saat ini, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU 2022 yang telah teralokasi sebesar Rp 2,45 triliun.

Lalu pada 26 Juli, melalui surat Dirjen Anggaran Kemenkeu Nomor 5-336/AG/AG5/2022, tambahan anggaran KPU yang disetujui baru sebesar Rp 1,24 triliun. Sehingga, total anggaran yang diterima baru 45,87 persen dari kebutuhan yang diusulkan Rp 8,06 triliun. Masih ada kekurangan anggaran Rp 4,3 triliun. ■