Dark/Light Mode

Tahun Ini Masih Kurang 5,6 T

Duit Pemilu Kenapa Belum Cair-cair Juga

Rabu, 27 Juli 2022 07:30 WIB
Ketua KPU Hasyim Asyari (kanan), Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (tengah) dan Anggota KPU Yulianto Sudrajat menghadiri rapat koordinasi di Kantor KPU, Jakarta, Senin (25/7/2022). Rapat tersebut terkait kebijakan peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu, anggota DPR dan DPRD. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp).
Ketua KPU Hasyim Asyari (kanan), Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (tengah) dan Anggota KPU Yulianto Sudrajat menghadiri rapat koordinasi di Kantor KPU, Jakarta, Senin (25/7/2022). Rapat tersebut terkait kebijakan peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu, anggota DPR dan DPRD. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp).

RM.id  Rakyat Merdeka - Tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 akan segera dimulai. Senin (1/8) depan, KPU resmi membuka pendaftaran bagi partai politik peserta pemilu. Namun, di sisa waktu yang mepet ini, ternyata anggaran pemilu yang dibutuhkan KPU untuk tahun ini masih kurang Rp 5,6 triliun. Duit pemilu, kenapa sih belum cair-cair juga...

Tahun ini, sesuai kesepakatan antara DPR, pemerintah dan KPU, anggaran yang dibutuhkan untuk tahapan Pemilu 2024 sebesar Rp 8 triliun. Dari total tersebut, Kementerian Keuangan baru mencairkan Rp 2,4 triliun.

Baca juga : Satu Pembunuh Brigadir J Sudah Ngaku

Sebenarnya, sudah dari bulan-bulan lalu, KPU menyuarakan soal sisa duit Rp 5,6 triliun yang masih nyangkut di kantornya Sri Mulyani itu. Namun, hingga saat ini, belum juga dicairkan. Kemarin, anggota KPU, Yulianto Sudrajat kembali menyinggung soal pencairan duit pemilu itu.

Ia berharap, sisa duit itu bisa dicairkan segera. Pasalnya, awal bulan Agustus ini, KPU mulai butuh duit banyak untuk pendaftaran parpol dan verifikasi faktual ke lapangan. “Mudah-mudahan (segera dicairkan),” harap Yulianto, di Jakarta, kemarin.

Baca juga : Pemprov DKI Belum Cabut Izin Operasional ACT

Mantan Ketua KPU Jawa Tengah itu memastikan, sejauh ini tidak ada persoalan apapun, seperti administrasi yang menghambat pencairan anggaran untuk pemilu serentak tersebut. “Di Kemenkeu pasti ditelaah, dibahas, dan pembahasan itu sudah selesai,” jelasnya.

Ia menjelaskan, tahun ini anggaran akan banyak digunakan untuk proses pendaftaran dan verifikasi faktual parpol. Pekerjaannya bukan cuma dilakukan di tingkat pusat, tapi juga KPU daerah seluruh Indonesia. Baik di level provinsi hingga kabupaten dan kota. “Anggaran harus diturunkan juga kepada jajaran KPU Provinsi, Kab/Kota, sesuai tahapan di bulan Oktober ini,” tuturnya.

Baca juga : KPU Bingung, Mau Pemilu Tapi Duit Belum Ada

Namun, kekhawatiran KPU itu coba ditenangkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang. Dia meyakini Kemenkeu tidak akan menghambat pencairan anggaran KPU ini. Jadi KPU tenang saja. Karena duit tersebut akan dicairkan secara bertahap seiring dokumen yang dibutuhkan kelar ditelaah.

“Saya yakini, anggaran ini akan digelontorkan Pemerintah sebelum tahapan dimulai tanpa mengganggu tahapan-tahapan kerja KPU berikutnya,” tandasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.