Teknologi Maju Pesat, Membangun Parlemen Modern Merupakan Keharusan

RM.id  Rakyat Merdeka - Perkembangan teknologi digital yang begitu cepat dan pesat membuat tatanan kehidupan masyarakat berubah total. 77 tahun lalu, Indonesia masih tertinggal dan masyarakatnya pun masih terbelakang dalam berbagai hal. Kalah jauh jika dibandingkan dengan negara lain. Kini, Indonesia jauh lebih maju karena teknologi digitalisasi. 

Namun, akibat dari pesatnya kemajuan teknologi, semua lini kehidupan dipaksa harus mengikuti arusnya. Jika tidak, maka akan tergilas dan tertinggal.

Begitu pun dengan parlemen di Indonesia. Agar tak tertinggal dengan negara lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus berbenah dan memperbaiki berbagai kebijakan dan konsep dengan pola-pola lamanya sesuai dengan kemajuan teknologi. Caranya, dengan menerapkan konsep parlemen modern.

Sebelum membahas parlemen modern seperti apa, ada baiknya kita mengtahui apa itu parlemen modern?

Menurut Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) I Made Leo Wiratma, parlemen modern adalah parlemen yang menerapkan transparasi, teknologi informasi dan representasi.

Sedangkan di dalam buku road map reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR 2015 -2019, arti parlemen modern adalah parlemen yang menjalankan fungsi representasi, legislasi, anggaran dan pengawasan.

Tak itu saja, DPR yang membawa aspirasi publik, membuka ruang seluas-luasnya untuk partisipasi publik, yang mudah diakses, terbuka dan transparan. Serta mampu memanfaatkan teknologi informasi digital untuk menjangkau publik lebih luas dan memudahkan pekerjaan.

Menurut Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya dan Senior Researcher pada Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP UI, Abdul Aziz SR, setidaknya tiga kriteria utama untuk sebuah parlemen disebut modern.

Pertama, parlemen yang menjalankan fungsinya dengan baik. Fungsi-fungsi representasi, legislasi, anggaran, dan kontrol sudah terinstitusionalisasikan dengan mapan dan kuat.

Kedua, parlemen bersifat terbuka dan mudah diakses oleh publik. Ketiga, mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk menjangkau publik secara lebih luas serta memudahkan pekerjaan parlemen itu sendiri. (www.akurat.co/dpr-dan-parlemen-modern).

Ide dan gagasan untuk membentuk parlemen modern sebenarnya sudah tercetus sejak lama. Pada saat Marzuki Alie (politisi Partai Demokrat) menjabat Ketua DPR (tahun 2009-2014), gagasan parlemen modern sudah dilontarkan. Namun, belum terealisasi sepenuhnya.

Kemudian, mimpi untuk membentuk parlemen modern juga disampaikan pada saat Setya Novanto menjadi Ketua DPR.

Isu itu kembali diungkit oleh Bambang Soesatyo (Bamsoet). Bamsoet mengungkapkan perlunya parlemen modern di dalam masa sidang IV tahun sidang 2017-2018. Ide itu pun terus terpelihara hingga kini (di masa kepemimpinan Puan Maharani sebagai Ketua DPR).

Di akhir tahun 2021 (Kamis, 23 Desember 2021), Puan Maharani mengungkapkan tekadnya untuk mewujudkan parlemen modern.

"Saya mencoba untuk membuka DPR jadi modern. Memang tidak bisa cepat, namun perlahan insya Allah pasti. Misalnya, setiap keputusan politik harus melalui keputusan yang benar dan baik," kata Puan, saat memberi sambutan dalam penutupan program Magang di Rumah Rakyat, di Kompleks Parlemen, Jakarta. (antaranews.com)

Kamauan dan tekad yang kuat untuk menerapkan parlemen modern terus bergelora di dalam internal DPR. Kesetjenan DPR di bawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar berusaha mewujudkan konsep parlemen modern tersebut.

Berbagai cara dilakukan Indra agar parlemen modern terealisasi. Mulai dari membuat aturan di internal, mempersiapkan anggaran hingga mensosialisikan ke publik.

Di dalam diskusi pada kegiatan Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR dengan KWP dengan tema ‘Perkuat Kolaborasi Media dan Parlemen Wujudkan Parlemen Modern’ di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (5/8) lalu, Indra begitu semangat memaparkan target dan perkembangan untuk merealisasikan tekadnya itu.

Baca juga : Lestari: Percepatan Pembangunan Butuh Kepatuhan Konstitusi

Dengan mengenakan peci hitam dipadu batik biru lengan panjang, wajah Indra begitu berseri-seri ketika membeberkan capaian demi capaian yang sudah dilakukan oleh kesetjenan untuk menuju parlemen modern.   

DPR, beber Indra, berkomitmen memperkuat dukungan teknologi informasi khususnya dalam mendukung kinerja parlemen dalam mewujudkan parlemen modern dengan menyiapkan big data.

Big data yang sedang dibangun sangat penting untuk mendukung peran parlemen modern.

“Peran big data menjadi hal yang sangat penting untuk segera diimplementasikan,” ungkapnya.

Transformasi data menjadi dasar perumusan kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang penting bagi DPR. Sistem pengambilan keputusan dapat diintegrasikan kepada big data DPR untuk mendukung pelaksanaan fungsi parlemen modern yang efektif dan produktif.

Big data yang terkelola dengan baik bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki layanan publik.

Bahkan, menurut Indra, big data juga menjadi solusi untuk menuntaskan berbagai masalah yang ditemui DPR. Big data dapat digunakan sebagai instrumen pengambilan keputusan dalam tugas-tugas kedewanan, seperti fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi penganggaran.

Tak hanya mempersiapkan big data, Indra juga berupaya melakukan migrasi di bidang administrasi. Berbagai kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, kini mulai menggunakan teknologi digital.

Hal tersebut dilakukan guna mendukung pembentukan sistem big data yang saling terhubung satu dengan lainnya dengan muara menjadi parlemen modern dan profesional.

Dengan perpaduaan big data dan teknologi informasi akan membuat masyarakat dengan mudah mengakses berbagai keputusan yang dihasilkan DPR.

Misalnya, setiap rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Rapat Paripurna, hasilnya bisa langsung diakses masyarakat.

"Kami ingin apa pun hasil rapat AKD bisa langsung diakses publik, termasuk masyarakat di daerah pemilihan (dapil) dapat mengetahui apakah wakilnya mengutamakan kepentingan daerah," ujarnya.

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR Indra Pahlevi mengatakan, fokus utama dari parlemen modern, yaitu teknologi informasi, keterbukaaan akses informasi dan fungsi representasi.

Untuk itu, DPR membuka akses seluas-luasnya baik secara langsung maupun melalui teknologi dan di platform media sosial.

Dalam keterbukaan informasi, DPR juga menyajikan di seluruh media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, website, majalah dan lainnya.

Khusus untuk TikTok, per tanggal 17 Agustus 2022, akun @dpr_ri sudah ada 256 ribu pengikut dan yang suka ada 1,8 juta. Sedangkan MPR dan DPD belum terdeteksi akun di TikTok-nya.

Sedangkan di Instagram, akun DPR (dprri) sudah diikuti oleh 735 ribu pengikut. Lalu, DPD (dpdri) 283 ribu pengikut, berikutnya MPR (mprgoid) 71,4 ribu pengikut. Jika dilihat dari media sosial, DPR cukup mendapatkan atensi yang cukup besar dari masyarakat.

Merasa belum puas dengan apa yang ada, Indra juga sedang membuat platfrom yang ada di DPR menjadi sebuah News Room, dimana orang bisa mendapatkan informasi dalam satu pintu.

Baca juga : Ketua MPR: Indonesia Harus Kembangkan Sistem Perekonomian Merdeka

“Doakan di akhir tahun semoga sudah bisa kelihatan hasilnya,” harap Indra.

Buah dari kerja keras dalam menghadirkan parlemen modern dengan menghadirkan akuntabilitas, transparansi dan keterbukaan informasi, Setjen DPR berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam proses pemeriksaan pengelolaan anggaran (audit) dari BPK selama 12 kali berturut-turut.

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) yang telah memperoleh WBK.

Selanjutnya dua unit tersebut, akan didorong untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sementara enam unit kerja Eselon II lainnya sedang dalam asistensi untuk menjadi unit kerja zona integritas menuju WBK.

Agar prestasi ini tetap dipertahankan, Setjen DPR mendirikan Association Certified Mitigation in Procurement melalui konsep pentahelix. Ini upaya pemerintah memberikan kontribusi dan solusi terhadap pencegahan munculnya permasalahan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Pendirian Association Certified Mitigation in Procurement diharapkan dapat dikelola profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Serta mampu membawa misi sosial dan pengabdian kepada masyarakat, yakni dengan memberikan fasilitas pelatihan tanpa biaya atau gratis.

Anggota DPR Terbantu

Konsep parlemen modern tak hanya membantu masyarakat dalam mendapatkan akses informasi mengenai kegiatan ataupun hasil yang dicapai oleh DPR. Anggota DPR juga merasa terbantu dengan konsep parlemen modern ini.

Anggota Komisi X DPR Moh Haerul Amri membeberkan, sistem kerja anggota dewan lebih mudah dengan adanya digitalisasi atau pemanfaatan teknologi informasi. Tanpa hadir di ruang rapat, anggota dewan bisa mengikuti rapat dengan mitra kerja melalui daring atau online.

“Jika berhalangan hadir, bisa ikut rapat melalui Zoom Meeting, Google Meet dan aplikasi lainnya. Ini sangat membantu sekali,” ungkap Haerul Amri kepada rm.id, Rabu (17/8).

Dia juga mengakui, untuk menjelaskan program legislasi dan pengawasan yang telah dilakukan oleh anggota ke masyarakat di daerah pemilihan tidak mudah, karena keterbatasan waktu yang minim untuk bertatap muka dengan masyarakat.

“Dengan keterbatasan itu, masyarakat bisa melihat apa yang sudah dilakukan oleh anggota dewan dengan berbagai saluran informasi melalui media sosial DPR maupun media sosial pribadi anggota dewan,” ujarnya.

Senada, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Novita Wijayanti mengatakan, konsep parlemen modern bertujuan meningkatkan dan memudahkan kinerja anggota DPR.

Sejauh ini, anggota Komisi V DPR ini mengakui kinerja DPR setelah melaksanakan parlemen modern cukup baik, terutama dalam keterbukaan informasi dan media parlemen.

“Penerapan parlemen modern sejauh ini cukup baik untuk pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik,” katanya.

Meski begitu, Novita juga yakin jika masih banyak kritikan terhadap keterbukaan informasi dan pelayanan publik untuk mengakses beragam info dan data di DPR.

Benarkah Masyarakat Mudah Mengakses Informasi DPR? Pertanyaan ini perlu dibuktikan. Kenapa? Karena Kesetjenan DPR maupun anggota DPR kerap mengklaim jika saat ini akses publik untuk mendapatkan informasi lebih mudah.

Ketua Aliansi Mahasiwa Kalimantan Tengah Nasional (AMKTN) Zacharyas Mohamad Sukma ketika ditemui m mengakui, akses untuk mendapatkan informasi terkait dengan DPR jauh lebih mudah dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Baca juga : Dubes Manoj Kumar Bharti Rayakan Hari Kemerdekaan India Dengan Meriah

Mahasiswa Universitas Nasional ini mencontohkan ketika masyarakat atau mahasiswa ingin melihat rapat paripurna maupun rapat anggota DPR dengan mitra kerjanya, tidak perlu lagi harus datang ke DPR.

“Cukup duduk di kamar atau sambil tiduran bisa menonton rapat melalui saluran YouTube maupun Facebook,” ujar Zacharyas Mohamad Sukma, Rabu (17/8).

Sebelumnya, kata Rias-sapaak akrab Zacharyas Mohamad Sukma, ketika mahasiswa ingin melihat rapat di DPR harus datang secara langsung ke gedung parlemen dan mengurus berbagai persyaratan. Belum lagi, harus berhadapan dengan birokrasi dan pengamanan di sekitar DPR. “Intinya, ribet lah,” ujarnya.

Selain itu, kegiatan anggota DPR juga bisa diakses melalui media sosial seperti TikTok, Instagram maupun websitenya. Sejauh ini, informasi di media sosial cukup beragam.

Meski begitu, mahasiswa bertubuh tambun ini menganggap, masih ada yang kurang dari penerapan parlemen modern. Yakni keterlibatan publik dalam setiap kebijakan di parlemen. Publik, termasuk mahasiswa ingin didengar aspirasinya.

Dia pun mencontohkan kasus pembahasan Rancangan KUHP yang terkesan sembunyi-sembunyi. Efeknya, mahasiswa melakukan aksi demo hanya ingin Rancangan KUHP itu dibuka ke publik.

Tantangan Menuju Parlemen Modern

Untuk mewujudkan cita-cita pasti ada tantangannya. Pengamat politik Rio Prayogo membeberkan berbagai rintangan yang harus dihadapi untuk melahirkan konsep parlemen modern.

Pertama, DPR harus benar-benar memperlihatkan ke publik bahwa DPR sudah menjalankan fungsi-fungsinya. Karena, selama ini masih banyak tudingan DPR hanya sebagai stempel saja.

Sistem pengawasan terkadang tidak berjalan dengan baik. Akhirnya, ada tudingan jika DPR ikut bermain dengan pemerintah.

Kedua, jika ingin menghadirkan parlemen modern harus terbuka dan mudah diakses oleh publik. Contoh kasus Rancangan KUHP menjadi catatan khusus jika parlemen belum terbuka.

“Belum lagi mengenai beberapa Undang Undang yang sembunyi-sembunyi dalam pembahasannya, tapi langsung disahkan,” kritis Rio yang juga Direktur Eksekutif PRC (Politika Research and Consulting ).

Mengenai memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk menjangkau publik secara lebih luas sudah mengalami kemajuan dan cukup baik. “Tinggal ditingkatkan lagi saja,” tandasnya.

Terakhir, Rio mengingatkan penguatan sumber daya manusia (SDM) di dalam mengimplementasikan konsep-konsep parlemen modern. Sebab, tanpa SDM yang pintar dan tangguh sulit untuk memanfaatkan teknologi untuk menjalankan target kemajuan parlemen.

Apa pun itu, DPR harus meyakinkan publik dan membuktikan jika sudah berubah. Karena, sesukses apapun parlemen modern dijalankan, jika tidak dibarengi dengan kepuasan publik akan sia-sia.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.