Bamsoet Tegaskan, Bela Negara Tanggung Jawab Seluruh WNI

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo menuturkan, para pendiri bangsa menempatkan bela negara pada posisi sentral dengan merumuskannya secara eksplisit dalam konstitusi. Konstitusi mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Bamsoet, sapaan akrab Bambang, mengatakan bahwa konsepsi bela negara sendiri memiliki spektrum pemaknaan yang luas. Sebagai tekad, sikap, tindakan setiap warga negara yang dilandasi rasa cinta Tanah Air, kesadaran dan komitmen untuk berbakti pada negara dan kesediaan berkorban demi kepentingan negara, serta menjaga dan mempertahankan kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman.

"Rumusan di atas setidaknya mengisyaratkan dua pesan penting. Pertama, bahwa upaya bela negara adalah tanggungjawab bersama segenap warga negara, tanpa kecuali. Kedua, bahwa bela negara memiliki dua dimensi implementasi, yakni sebagai hak warga negara untuk berpartisipasi, dan sebagai kewajiban manakala kondisi mengharuskan partisipasi warga negara," ujar Bamsoet, saat menyampaikan pidato ilmiah dalam Sidang Terbuka Senat Universitas Kristen Indonesia (UKI), di Jakarta, Senin (5/9).

Baca juga : Program Penanggulangan Terorisme Jalan Terus

Sidang Terbuka Senat ini dhadiri Ketua Yayasan UKI Jesua Un, Rektor UKI Dhaniswara K Harjono, Ketua Senat UKI Admonobudi Soebagio, Pendeta Kampus, Pdt. Merciana Saragih, serta para mahasiswa baru UKI tahun akademik

2022-2023.

Ketua DPR ini menjelaskan, konsepsi bela negara tidak boleh dimaknai secara sempit, hanya sebatas upaya menjaga dan melindungi negara dari ancaman militer. Bela negara tidak sesederhana dimaknai sebagai kesiap-siagaan setiap warga negara untuk memanggul senjata manakala diperlukan. Bela negara juga tidak hanya dimaknai sebagai kesanggupan setiap warga negara menjadi sumberdaya komponen cadangan negara, sebagai penopang kekuatan militer.

Baca juga : Subsidi BBM Harus Sesuai Kemampuan Negara Dan Tepat Sasaran

"Ketika ancaman konvensional dapat kita kalkulasi dengan perhitungan matematis, dan kita sikapi dengan strategi militer terukur, maka ancaman non-militer yang bersifat kasat mata, kompleks, dan berdimensi ideologis, justru menghadirkan tantangan yang tidak mudah ditanggulangi. Ancaman berdimensi ideologis tersebut mewujud dalam beragam fenomena, antara lain berkembangnya sikap intoleransi dalam kehidupan masyarakat, tumbuhnya radikalisme dan terorisme, munculnya sikap disintegrasi hingga separatisme, serta beragam bentuk ancaman lainnya yang menggerus sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa kita," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, survei nasional yang dilakukan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta pada akhir 2020 mencatat, sekitar 30,16 persen mahasiswa Indonesia memiliki sikap toleransi beragama yang rendah atau sangat rendah. Hasil survei SMRC pada bulan Juni 2022 juga mengindiksikan bahwa tingkat toleransi publik di Indonesia masih rendah, dengan indeks sebesar 49,1 (dalam skala 0-100).

"Selanjutnya, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, hingga tahun 2021 masih ada sekitar 33 juta penduduk Indonesia yang terpapar paham radikalisme. Sedangkan isu separatisme dan aksi kekerasan, khususnya di wilayah Papua, masih menyeruak sepanjang tahun 2022 dan menyebabkan jatuhnya korban masyarakat sipil," urai Bamsoet.

Baca juga : Bamsoet Dorong Pemerintah Aktif Wujudkan Perdamaian Dunia

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, nilai-nilai asing yang merasuk melalui globalisasi mulai menggeser nilai-nilai kearifan lokal dan menggerus nilai-nilai ke-Indonesiaan. Apalagi dengan posisi Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumberdaya, memiliki posisi geografis dan geopolitik yang strategis, serta menjadi pusat daya tarik bagi kepentingan global. Di sisi lain, penduduk Indonesia yang tersebar dalam gugusan negara kepulauan, dengan tingkat kemajemukan yang sangat heterogen, menjadikan posisi bangsa Indonesia 'rentan' terhadap infiltrasi asing dan ancaman perpecahan.

"Karenanya, memaknai konsep bela negara secara komprehensif adalah integrasi dari upaya mempertahankan kedaulatan negara dalam segala aspek dan dimensinya. Baik melalui kedaulatan politik, kedaulatan ideologi, kedaulatan pertahanan keamanan, kedaulatan wilayah teritorial, kedaulatan ekonomi, maupun kedaulatan sosial-budaya. Di sinilah urgensi menghadirkan konsep bela negara dalam dimensi ideologis. Diperlukan pembaruan paradigma dan pengembangan strategi bela negara yang sesuai dengan kebutuhan zaman," pungkas Bamsoet.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.