Anggota Komisi VII DPR: BLT BBM Diberikan Untuk Jaga Daya Beli Masyarakat

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bisa menjadi bantalan bagi masyarakat terhadap dampak penyesuaian harga BBM sehingga mampu menjaga daya beli masyarakat hingga inflasi tetap terjaga.

Menurut Lamhot, pengalihan subsidi BBM ke BLT merupakan langkah yang adil bagi masyarakat yang kurang mampu. Sebab, subsidi BBM selama ini hampir 70 persen tidak tepat sasaran dan ini membuat APBN tidak sehat akibat membengkaknya anggaran subsidi.

"Subsidi kita itu tidak tepat sasaran hampir 70 persen. Kita lihat coba misalnya Fortuner mengisi Pertalite, Innova mengisi Pertalite kan nggak layak dong saudara-saudara kita yang menggunakan sepeda motor, harusnya mereka dong yang layak mendapat subsidi dan orang yang sudah memiliki mobil seharusnya tidak perlu lagi dan sudah tidak layak mendapatkan subsidi," kata Lamhot, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (14/9).

Baca juga : Harga BBM Sudah Dinaikin Subsidi Masih Bengkak Aja

Dia menyatakan, dirinya menyadari kenaikan harga BBM akan berpengaruh pada inflasi karena daya beli masyarakat menurun.

Namun, kekhawatiran tersebut kemudian diatasi oleh pemerintah lewat pengalihan subsidi dalam bentuk bantuan sosial dan BLT. Kebijakan tersebut diyakini mampu menjaga daya beli masyarakat dan Indonesia terhindar dari inflasi.

“Ya mau tidak mau karena setiap kenaikan 10 persen BBM itu akan ada inflasi 0,5 persen, yang konsekuensinya adalah daya beli menurun. Maka ini jangka pendeknya ya pemerintah memberikan bantuan sosial supaya mereka punya kemampuan untuk daya belinya, sehingga daya beli masyarakat terjaga dan inflasi kita tetap terjaga," ucapnya.

Baca juga : Racikan Penyesuaian Harga BBM Sehatkan APBN Dan Jaga Daya Beli

Senada dengan Lamhot, Pakar Ekonomi dari Unika Atma Jaya Rosdiana Sijabat mengatakan, keputusan Pemerintah mengalihkan subsidi BBM ke bantuan sosial dan BLT harus diterima. Sebab, subsidi BBM sudah membengkak dan tidak baik untuk kesehatan APBN.

“Artinya apa, memang mau tidak mau, kita suka atau tidak suka, kita harus belajar menerima rasionalisasi harga BBM karena subsidi yang dikurangi, lalu sekarang pemerintah mengalokasikan yang seharusnya untuk kompensasi BBM ini dalam bentuk alih subsidi secara lebih tepat, kira-kira seperti itu,” ujar Rosdiana, Rabu (14/9).

"Tetapi kalau kita lihat misalnya pemerintah mengatakan ada pengalihan subsidi BBM yang seharusnya itu digunakan oleh pemerintah kemudian dalam bentuk bansos juga dalam bentuk pengeluaran-pengeluaran lain yang sifatnya lebih produktif misalnya salah satunya adalah subsidi gaji," tambahnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.