Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Kinerja Industri Manufaktur Terganggu Urusan Koordinasi Antarinstansi
- KAI Tutup Posko Angkutan Lebaran, Penumpang KA Naik 18 Persen
- 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi Damai di MK, Jumat Besok
- Didampingi Ibu Wury, Wapres Gelar Halal Bihalal Bareng Pegawai Dan Media
- Bobby Tetap Mau Daftar Jadi Bacagubnya PDIP
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Data Kemiskinan Tak Sinkron
Puluhan Juta Warga Miskin Tidak Tersentuh Bantuan
Sabtu, 22 Oktober 2022 07:50 WIB
Sebelumnya
Legislator asal Kabupaten Bogor itu berharap, kinerja kementerian yang menangani kemiskinan membaik. Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2022 soal percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Persoalan ini menjadi tanggung jawab Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan instansi lainnya.
Sementara, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Suprayoga Hadi mengklaim, Pemerintah sudah mengucurkan dana hingga Rp 450 triliun untuk program-program pengentasan kemiskinan.
Baca juga : Bantu Stabilkan Perekonomian, Sahabat Sandi Borong Puluhan Warung Nasi Di Tangerang
“Dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari dana transfer daerah, anggaran yang sudah dialokasikan kepada kementerian/lembaga maupun APBD dan sebagainya,” ujar Suprayoga dalam keterangannya, kemarin.
Suprayoga mengatakan, Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem dapat dihapuskan pada 2024, sesuai dengan rancangan global bahwa pada 2030 tidak ada lagi kemiskinan ekstrem di dunia. Namun penduduk kategori kemiskinan ekstrem, kata Suprayoga, berbeda dengan penduduk “miskin”.
Baca juga : Sebut Amerika Cs Provokasi Kasus Mahsa Amini, Iran Tidak Tinggal Diam
Penduduk yang masuk dalam kemiskinan ekstrem adalah mereka yang memiliki purchasing power parity (PPP) di bawah 1,9 dolar AS atau setara Rp 322.170 per bulan atau Rp10.739 per hari. Sedangkan penduduk kategori miskin, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan nasional yaitu Rp 472.525 per kapita per bulan atau sekitar Rp 15.750 per kapita per hari.
“Kalau kita ingin mengentaskan kemiskinan ekstrem bukan berarti kemiskinan hilang, tapi paling tidak mereka lulus dari kemiskinan ekstrem meski masih ada kemiskinan,” ungkap Suprayoga. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya