Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Data Kemiskinan Tak Sinkron

Puluhan Juta Warga Miskin Tidak Tersentuh Bantuan

Sabtu, 22 Oktober 2022 07:50 WIB
Anggota Komisi V DPR Mulyadi. (Foto: Dok. DPR)
Anggota Komisi V DPR Mulyadi. (Foto: Dok. DPR)

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi V DPR Mulyadi menyoroti upaya Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di tanah air. Pasalnya, Pemerintah tak terus terang soal angka kemiskinan. Akibatnya, puluhan juta penduduk miskin di Indonesia tak tersentuh program pengentasan kemiskinan.

“Hingga saat ini Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) masih bersikukuh menya­takan jumlah penduduk miskin Indonesia hanya 24 juta orang,” ujar Mulyadi dalam keterangan­nya, kemarin.

Baca juga : Bantu Stabilkan Perekonomian, Sahabat Sandi Borong Puluhan Warung Nasi Di Tangerang

Padahal, kata Mulyadi, jumlah penduduk miskin yang sebe­narnya bisa dua atau tiga kali lipat dari data yang disampaikan BPS. Bank Dunia memaparkan jumlah penduduk miskin di Indonesia dengan standar pur­chasing power parities (PPP) atau kemampuan belanja tahun 2011 berkisar 54 juta jiwa.

Jika mengacu pada stan­dar PPP Bank Dunia, jumlah penduduk miskin akan meningkat menjadi 67 juta jiwa. Karenanya, politikus Partai Gerindra meminta Pemerintah mendefinisi ulang standar kemiskinan guna mendata kem­bali jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Baca juga : Sebut Amerika Cs Provokasi Kasus Mahsa Amini, Iran Tidak Tinggal Diam

Mulyadi menjelaskan, bulan Maret 2022 standar kemiski­nan Pemerintah sebesar Rp 504 ribu perbulan atau kurang dari Rp 17 ribu per kapita per hari. Sedangkan jika mengacu pada kurs dolar saat ini Rp 15.577, maka standar kemiski­nan Indonesia hanya 1 dolar AS lebih sedikit. Padahal, Bank Dunia sudah merevisi standar kemiskinan ekstrim menjadi 2,15 dolar AS atau Rp 32.750.

Mulyadi menegaskan, data riil penduduk miskin sangat penting agar kebijakan yang dibuat tepat sasaran, salah satunya kebi­jakan di sektor anggaran. Badan Anggaran (Banggar) DPR pun bisa menyusun anggaran yang memadai untuk pengentasan kemiskinan.

Baca juga : Puan Dan Airlangga Sepakat Bangun Bangsa Bersama, Tapi Belum Tentu Bersanding

“Agar konstituen yang kirim SMS karena sudah berhari-hari tak punya uang buat beli beras bisa tertangani,” desak dia.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.