BUMN Genjot Program Bantu Ekonomi Rakyat

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggenjot program perusahaan pelat merah yang berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Langkah ini diharapkan bisa mengurangi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Program itu antara lain Solusi (Solar Untuk Koperasi) Nelayan bersinergi dengan Kementerian Koperasi UKM (Usaha Kecil dan Menengah), memperluas Program Makmur sebagai ekosistem pertanian yang terintegrasi, dari hulu hingga ke hilir, Operasi Pasar oleh BUMN sektor pangan, dan perluasan pangsa pasar produk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), melalui Holding Perkebunan Nusantara.

Menanggapi ini, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengapresiasi langkah tersebut. Diharapkannya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program BUMN membantu ekonomi masyarakat. Karena, penyesuaian harga BBM tak bisa dipungkiri memberikan dampak ekonomi, terutama bagi masyarakat rentan.

Baca juga : Elite Demokrat Dan Elite Banteng Saling Adu Data

“Ini bukti Pemerintah tidak menutup mata, ada bantuan yang diberikan, ada program lainnya untuk menjaga ekonomi masyarakat tetap berjalan baik,” ujar Mamit saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut Mamit, program-program tersebut, termasuk bantuan yang diberikan Pemerintah, akan sangat berarti bagi masyarakat kelas bawah, khususnya yang ada di daerah. Meskipun dia mengakui, nilai bantuan tersebut tak seberapa dan hanya untuk jangka pendek.

Sebagai gambaran, Pemerintah menyiapkan program untuk meringankan beban masyarakat dengan memberikan BLT BBM sebesar Rp 12,4 triliun, yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu. Bantuan ini diberikan sebesar Rp 150.000 per bulan selama empat bulan.

Baca juga : Polres Malang Distribusikan 2.000 Paket Sembako

Tak hanya itu, Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp 9,6 triliun untuk membantu 16 juta pekerja, dengan pendapatan maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Setiap pekerja akan mendapatkan bantuan Rp 600 ribu.

Selain itu, Pemerintah Daerah (Pemda) diperintahkan menggunakan 2 persen dana transfer umum senilai Rp 2,17 triliun untuk membantu angkutan umum, ojek online dan nelayan.

Mamit menilai, penyesuaian harga BBM ini tak terelakkan dan memang harus dilakukan. Ketidakstabilan harga minyak dunia turut menyebabkan ketidakpastian yang berdampak pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.