Senayan: Sebaiknya Melalui Senat Kampus

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemilihan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta periode 2023-2027 menuai polemik. Pasalnya, rektor dipilih secara langsung oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

Anehnya lagi, seleksi calon rektornya yang seluruhnya berasal dari Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel) akan diada­kan di Surabaya, Jawa Timur, bukan di Kementerian Agama (Kemenag) Jakarta, atau di UIN Jakarta itu sendiri. Hal itu disuarakan pengajar UIN Syarif Hidayatullah Saiful Mujani melalui akun twitternya @saiful_muzani, Minggu (13/11).

Menanggapi cuitan tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily juga meno­lak cara pemilihan rektor UIN Syarif Hidayatullah ditunjuk langsung oleh Menteri Agama (Menag). Sebab, rektor bukan jabatan politis yang harus dipilih oleh pejabat politik.

Baca juga : Pegadaian-ISEI Jakarta Ajak Mahasiswa Berwirausaha Melalui HOKI

“Mekanisme serupa pernah dipertanyakan semasa Menag Lukman Hakim Saifudin masih menjabat pada 2014,” ujar Ace dalam keterangannya, kemarin.

Ace menjelaskan, sistem pemilihan rektor untuk pergu­ruan tinggi di bawah lingkungan Kemenag, yaitu UIN, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) meng­gunakan Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015. Isinya tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.

Sistem pemilihan itu pernah ditanyakan Ace dalam rapat kerja (raker) dengan Menag era Lukman Hakim Saifudin. “Saya menyampaikan agar aturan itu direvisi karena terkesan pemi­lihan itu sangat politis,” tegas politikus Golkar itu.

Baca juga : Wujudkan Resolusi Jihad Fii Sabilillah Dengan Sebarkan Moderasi Beragama

Dia merasa heran dengan tahapan wawancara calon rektor UIN Jakarta yang dilakukan di Surabaya, Jawa Timur. Mengapa proses wawancara itu tidak di­lakukan di kampus UIN Jakarta atau kantor Kemenag yang berlokasi di Jakarta. “Untuk apa wawancaranya mesti di Surabaya? Kenapa tidak di kampus UIN Jakarta? Atau di Kantor Kemenag di Jakarta?” tanya Ace.

Ketua Umum Ikatan Alumni UIN (IKALUIN) Jakarta ini me­negaskan, lembaga pendidikan seperti kampus semestinya di­jauhkan dari kepentingan politik. Yang paling mengetahui hal-hal strategis di kampus adalah pihak kampus itu sendiri.

Ace mengusulkan agar proses pemilihan Rektor UIN Jakarta atau UIN lainnya yang telah memiliki kualifikasi unggul dikembalikan ke semula. Yaitu, proses pemilihannya dilakukan oleh stakeholder kampus bersama dengan Kemenag. Seperti halnya perguruan tinggi di bawah koor­dinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.