Dewan Pers

Dark/Light Mode

Selesaikan 2.103 Perkara Secara Restorative Justice

Kejagung Dinasihatin DPR

Jumat, 25 November 2022 07:50 WIB
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil. (Foto: Dok. DPR)
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil. (Foto: Dok. DPR)

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan mengingatkan Jaksa Agung ST Burhanuddin berhati-hatimenggunakan proses penyelesaian perkara dengan restorative justice atau keadilan restoratif. Bila tidak diawasi dengan baik, bisa menjadi pintu suap.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, kejaksaan memang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara menggunakan restorative justice. Hal ini merujuk dalam Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Jadi, syarat ketika satu kasus dihentikan, salah satunya adalah demi hukum. Boleh jadi restorative justice itu untuk memberikan kemanfaatan dan keadilan,” ujar Nasir di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Berita Terkait : Sheila Dara, Aurora Berani Kejar Mimpi

Namun, Nasir khawatir penyelesaian konflik hukum dengan menggelar mediasi antara korban dan terdakwa berpotensi menjadi pintu suap bagi aparat penegak hukum. Terlebih, jumlah perkara yang diselesaikan secara restora­tif oleh Kejagung sangat banyak.

“Pengawasan restorative jus­tice agar tidak menjadi Rp (Rupiah). Karena berpotensi di-Rp kan kalau tidak diawasi dengan baik,” ucapnya.

Nasir menilai, pengawasan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam pemberian restorative justice kepada sejumlah kasus masih kurang. Apalagi pada kasus-kasus yang ada di daerah-daerah pelosok.

Berita Terkait : Restorative Justice Untuk Koruptor? Please Jangan Sakiti Rakyat

Selama ini restorative justice harus melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum). “Tapi untuk di daerah kepulauan yang jauh dari pusat kekuasaan?” tanya dia.

Politikus PKS ini mengung­kapkan, selama ini Kejagung jarang melakukan inspeksi lang­sung terhadap perkara yang diselesaikan secara restorative justice. Sehingga, siapa yang bisa memastikan bahwa restor­ative justice yang dipraktikkan tidak dalam udang di balik batu.

Dia mencontohkan, salah satu penggunaan restorative justice yang tidak tepat adalah dalam kasus dugaan pelecehan sek­sual di dalam kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM). Hal itu mestinya tidak terjadi lagi, dan masyarakat ikut menjadi pengawas di setiap restorative justice yang diberikan Kejaksaan.
 Selanjutnya