RM.id  Rakyat Merdeka - Kelangkaan minyak goreng kembali terjadi. Harganya juga merangkak naik. Di pasar, harga Minyakita dijual di atas Rp 16 ribu per liter. Padahal Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng curah atau bersubsidi Rp 14 ribu per liter.

Anggota Komisi VI DPR Amin Ak heran kelangkaan minyak goreng murah kembali terulang. Lagi-lagi masyarakat menengah bawah, terutama pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menjadi korbannya.

Padahal masalahnya klasik, yakni berkurangnya pasokan bahan baku berupa Crude Palm Oil (CPO). Domestic Market Obligation (DMO),” ujar Amin dalam keterangannya, kemarin.

Berita Terkait : SMI Rangkul TBI Kembangkan Transisi Keuangan Dan Energi

Amin bilang, masyarakat ber­hak curiga jika pengawasan oleh Pemerintah terhadap kepatuhan pengusaha dalam memenuhi DMO 20 persen CPO tidak ber­jalan. Pelaku usaha sawit menye­diakan DMO CPO sebesar 450 ribu ton per bulan. Kewajiban itu ada dalam Peraturan Men­teri Perdagangan (Permendag) Nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat.

Permasalahannya, apakah pengusaha betul-betul mematuhi ketentuan DMO 20 persen CPO. Kemudian apakah betul CPO tersebut dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri. Dalam artian, minyak goreng yang di­produksi itu betul-betul didistribusikan untuk kebutuhan dalam negeri.

“Saya melihat ada kelalaian Pemerintah dalam memonitor pasokan minyak sawit atau CPO,” tegas dia.

Berita Terkait : Pemerintah Pastikan Kesiapan Layanan Haji

Politikus PKS ini bilang, jika aturan Permendag tersebut di­laksanakan dengan baik, paso­kan CPO seharusnya lebih dari cukup. Bahkan, tersedia cadangan yang bisa digunakan jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan kebutuhan.

Adanya alasan pasokan CPO tersedot untuk program Bio­diesel B35, menurutnya, tidak logis. Sebab, program biodiesel ditujukan menyerap kelebihan pasokan akibat larangan impor CPO Indonesia oleh negara-negara Uni Eropa.

“Kok aneh jika program bio­diesel atau B35 menyedot CPO untuk minyak goreng rakyat, di tengah turunnya permintaan ekspor akibat larangan impor oleh Uni Eropa,” kata dia.
 Selanjutnya