Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengapresiasi kunjungan dua ratusan santri Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo di kompleks Parlemen Jakarta.
Hidayat Nur Wahid berharap, kunjungan tersebut memberikan pengalaman dan pengetahuan yang lebih banyak, menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara,beserta fungsi dan peran lembaga negara.
Agar para santri makin mempersiapkan diri dengan tekun belajar agar nantinya siap lanjutkan peran para ulama pahlawan bangsa antara lain dengan terjun ke dunia politik, termasuk menjadi anggota dan pimpinan lembaga legislatif.
Keberadaan para santri di lembaga legislatif, menurut Hidayat yang juga alumni Pondok Pesantren Gontor, akan melanjutkan kiprah alumni pondok pesantren yang sekarang ini sudah terlebih dahulu berperan di MPR, DPR, DPD.
Mereka juga bisa menjadi solusi bagi persoalan bangsa, seperti yang dilakukan para santri sebelumnya. Dan juga melanjutkan peran yang dilakukan oleh para santri dan ulama pada era perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan RI dan menyelamatkan NKRI.
Sebagaimana dahulu dilakukan oleh Ulama NU seperti KH. Hashim Asyari, KHm Wahab Hasbullah yang mengumandangkan Fatwa dan Resolusi Jihad, dan Ulama dari Muhammadiyah spt KHm Abdul Kahar Muzakkir dan Ki Bagus Hadikusumo yang menyerukan Amanat Jihad, yang keduanya dalam rangka mendukung dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari kemungkinan dijajah kembali oleh kolonialis Belanda dll.
Baca juga : Bamsoet Dukung Pembentukan MPW Pemuda Pancasila Malaysia
Dan juga para santri yg melahirkan Laskar Santri untuk melaksanakan Fatwa dan Amanat Jihad tersebut.
"Tahun 2004 saya jadi ketua MPR. Waktu itu, untuk pertama kali presidennya dipilih langsung oleh rakyat. Saat itu yang terpilih adalah Pak SBY, padahal beliau hanya didukung partai kecil. Akibatnya suasana politik memanas dan berpotensi menimbulkan kerawanan. Lazimnya, setelah dilantik presiden menyampaikan pidato, tetapi saat itu suasananya tidak memungkinkan. Sesuai kaidah Islam yang saya pelajari di Pondok Pesantren, saya sampaikan ke Pak SBY bahwa yang sunnah tidak boleh mengalahkan yang wajib," cerita HNW.
Kata dia, sukses pelantikan Presiden dan pergantian kekuasaan secara damai adalah wajib, sementara pidato adalah sunah. Dia pun meminta SBY untuk menyampaikan pidatonya nanti di Istana. Agar tidak ada kejadian yang bisa gagalkan pelantikan presiden.
"Alhamdulillah, Pak SBY bisa mengerti, dan berkat kaidah itu pelantikan berjalan lancar, tidak menimbulkan kekisruhan," kata Hidayat Nur Wahid yang akrab disapa HNW.
Pernyataan itu disampaikan HNW saat menerima peserta Wisata Pendidikan santri Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo. Acara tersebut berlangsung di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Jakarta, Selasa (14/2).
Delegasi Pondok Pesantren Darut Taqwa dipimpin Direktur Pendidikan Putra Ponpes Darut Taqwa KH. Ahmad Thobronni. Ikut hadir pada acara tersebut dua anggota Fraksi PKS MPR RI. Yaitu Fahmi Alaydroes, dan Amin AK.
Baca juga : Sandiaga Makin Berkibar
Keberhasilan menghindarkan keributan yang berpotensi terjadi pada pelantikan presiden hasil pemilu 2004, menurut Hidayat didapat dari pengalamannya selama berada di pondok Gontor. Dulu, selama belajar di pondok, HNW banyak mengikuti berbagai kegiatan.
Dari olah raga, belajar kelompok, latihan pidato hingga jadi pengurus organisasi. Bahkan, kebiasaan itu terus berlanjut saat Ia meneruskan pendidikannya di Universitas Madinah.
"Ikutilah semua kegiatan di pondok dengan tekun dan senang hati. Jangan dimaknai sebagai kegiatan yang membosankan atau malah membebani. Semua itu akan menjadi tabungan positif dan memberi makna dan pelajaran bagi profesionalitas perjalanan hidup kita dikemudian hari," ungkap anggota DPR Dapil Jakarta II meliputi luar negeri, Jakarta Pusat dan Selatan ini.
Selain pengalamannya pribadi, HNW juga menyampaikan beberapa partisipasi para santri yang sudah dilakukan di ranah Legislatif. Seperti lahirnya UU tentang pesantren pada tahun 2019.
UU tersebut kini menjadi payung hukum bagi seluruh ponpes di Indonesia. Dan menjadikan pesantren sebagai entitas Pendidikan yang legal, sebagaimana lembaga pendidikan lainnya.
"Kalau tidak ada orang-orang pesantren di DPR siapa yang akan membuat UU ini. Terbukti setelah itu ada penandatanganan dana abadi pesatren oleh Presiden untuk peningkatan kwalitas Santri. Sekali pun realisasinya tetap harus dikawal lagi," kata Hidayat lagi.
Baca juga : AP II Siap Layani Penerbangan Umroh 1 Juta Jemaah Tahun Ini
Di lingkungan fungsi dan tugas MPR, kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, keberadaam santri berkontribusi menghadirkan ayat 3 dari pasal 31 UUD NRI Tahun 1945, tentang Pendidikan. Pasal 31 ayat 3, itu berbunyi, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan UU.
Ini penting agar pelaksanaan Pendidikan Nasional kita selaras dengan tujuan kemerdekaan, ideologi Pancasila dan nilai luhur yang menyertainya yang menghadirkan kecerdasan berbasiskan iman, takwa dan akhlak yang mulia.
"Sekali lagi, Inilah manfaatnya bila lembaga-lembaga negara diisi oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi memadai, punya keterikatan yang dalam dengan pesantren, umat dan pendidikan Islam. Mereka akan bekerja dan berkolaborasi untuk kepentingan umat dan bangsa dengan melanjutkan peran para Ulama pahlawan Bangsa. Para santri bisa melakukannya dan penting terus mempersiapkan diri untuk dapat melanjutkannya," pungkas HNW. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
