Ketua MPR Dukung 10 Persen APBN untuk Dana Desa

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi keberhasilan Presiden Jokowi dalam memimpin Indonesia. Termasuk memberikan perhatian lebih kepada seluruh desa yang ada di Indonesia. 

"Memang sampai hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan kepemimpinan Presiden Jokowi. Tanpa beliau, barang kali perhatian negara ke desa amatlah minim. Mudah-mudahan ke depan perhatian pemerintah akan lebih besar lagi kepada desa-desa," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, saat menghadiri Peringatan 9 Tahun Undang-Undang Desa, di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/3).

Ketua DPR ke-20 ini mendukung 10 persen APBN dialokasikan untuk Dana Desa. Permintaan kenaikan Dana Desa sebesar 10 persen dari APBN diajukan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI).

Baca juga : Ketua MPR Tegaskan, Sangat Prematur Ributkan Wacana Penundaan Pemilu

"Saya mendukung langkah para perangkat desa yang mendorong pemerintah untuk 10 persen APBN diberikan kepada desa. Karena saya menilai masa depan Indonesia ada di pedesaan. Kedepan desa harus mampu bersaing dengan perkotaan, sehingga masyarakat yang tinggal di desa tidak lari ke kota dan beradu nasib di kota," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini meyakini, apabila dana desanya besar dan bisa dimanfaatkan, desa akan berkembang. Sehingga, masyarakatnya tidak perlu ke kota dan membuka lapangan kerja bagi masyarakatnya. 

"Saya yakin jika permintaan para perangkat desa agar dana desa dinaikkan menjadi 10 persen dari APBN, Majelis Permusyawaratan Desa akan mampu mengawasi dana yang diperoleh desa. Hal ini diperlukan supaya dana desa bermanfaat bagi warganya dan bukan memperkaya kepala desanya," papar Bamsoet. 

Baca juga : Ketua MPR Dukung Kerja Sama RI-Korea untuk Pengembangan Kampus UNPERBA

Di acara ini, ribuan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pengawas Desa (BPD) berkumpul di GBK guna mendesak 10 persen APBN dialokasikan untuk dana desa. Menurut Bamsoet, masa depan Indonesia berada di desa. Apabila desa tidak makmur, masyarakat akan lari ke kota guna mencari pekerjaan. Pada akhirnya mereka menjadi beban di kota. Sedangkan, apabila di desa telah tersedia lapangan kerja, maka terdapat perputaran ekonomi. Masyarakat desa, bahkan yang telah merantau di kota pun akan kembali ke asal mereka.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia ini menuturkan, kekayaan alam Indonesia seperti, nikel, batu bara, emas, timah hingga gas berada di desa. Namun, hingga kini masih banyak masyarakat di desa yang masih hidup di garis kemiskinan.

"Nikel kita nomor 1 di dunia ada di mana? Batubara kita nomor 2 di dunia ada di mana? Timah kita nomor 3 di dunia ada di mana? Ada di desa. Emas kita nomor 6 di dunia? Ada di desa. Dan gas nomor 16 di dunia ada di desa. Semua ada di desa. Pertanyaan kita mengapa masih banyak masyarakat kita di desa yang masih hidup dalam garis kemiskinan," jelas Bamsoet.

Baca juga : Lestari Minta Pemerintah Konsisten Tegakan Aturan Di Kawasan Wisata

Wakil Ketua Umum SOKSI ini menambahkan, dalam APBN 2023, Presiden Jokowi telah mengalokasikan dana desa mencapai Rp 70 triliun untuk 74.954 desa di 434 kabupaten/kota. Setiap desa bisa mendapatkan dana desa lebih dari Rp 1 miliar. Pemanfaatannya harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

"Presiden Jokowi sudah mengambil langkah besar mengalokasikan dana desa untuk membangun desa. Karenanya, semua pihak harus bahu membahu untuk bersama-sama menyejahterakan masyarakat desa," pungkas Bamsoet.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.