20 WNI Disekap Di Myanmar, Christina Aryani Minta Menko Polhukam Cepat Bertindak

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Christina Aryani sangat menyesalkan kasus penyekapan 20 WNI di Myanmar, yang belakangan ini viral.

Kasus ini bermula dari perekrutan online, yang kemudian mempekerjakan korban sebagai scammer.

"Kami mendapat laporan, masih ada WNI yang disekap. Termasuk, 20 orang di kantong-kantong wilayah yang masih sering terjadi kontak senjata. Sampai saat ini, Pemerintah Myanmar belum memberikan izin kepada KBRI Yangon untuk masuk ke wilayah tersebut, atas dasar risiko keamanan," kata Christina dalam keterangannya, Kamis (4/5).

Baca juga : El Nino Di Depan Mata, Luhut Minta Semua Pihak Bersiap Hadapi Kondisi Ekstrem

Terkait hal ini, Christina mendorong otoritas pemerintah RI dengan segenap kemampuan diplomasi yang ada, untuk terus mencari jalan terbaik. Memastikan kondisi WNI yang disekap dalam keadaan baik, dan terjamin keselamatannya.

Menurutnya, upaya diplomasi melalui badan PBB setempat, terutama Kementerian Luar Negeri Myanmar dan Kepolisian Internasional, bisa menjadi pintu diplomasi untuk melakukan penyelamatan.

"Kita punya pengalaman membebaskan WNI di wilayah-wilayah sulit, sehingga kami optimis kasus di Myanmar bisa diatasi dengan baik," tutur politisi kelahiran 17 Juli 1975 ini.

Baca juga : Pelaku Perdagangan Orang ke Timur Tengah Ditangkap, Christina Aryani Apresiasi Bareskrim Polri

"Sambil fokus memastikan upaya penyelamatan dan pemulangan mereka ke Indonesia, kepolisian harus menindak tegas aktor-aktor dalam negeri, yang memberangkatkan WNI kita ke sana. Sehingga, akhirnya terjebak seperti sekarang," imbuhnya.

Untuk menemukan pihak yang bertanggung jawab dalam kejadian ini, polisi bisa melakukan penelusuran melalui keluarga korban di Tanah Air.

Di tengah gencarnya upaya pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Christina menilai, kasus ini menjadi peringatan serius bahwa kita perlu berupaya lebih maksimal lagi. Karena kejahatan terus terjadi, dan korban terus berjatuhan.

Baca juga : Christina Aryani Minta, Kominfo Dalami Platform ChatGPT

"Kami mendorong Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang menjadi Komandan Gugus Tugas TPPO, untuk segera mengambil langkah konkret memberantas kejahatan tersebut," tegas kandidat Doktor Ilmu Hukum UI ini. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.