Dark/Light Mode

Problem Pendidikan Tak Tergambarkan Utuh

Mas Menteri, Yuk Kunjungi Kampus

Jumat, 12 Mei 2023 07:45 WIB
Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih. (Foto: Dok. DPR)
Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih. (Foto: Dok. DPR)

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menyoroti berbagai permasalahan terkini yang mendera perguruan tinggi di Tanah Air. Pelaku pendidikan di perguruan tinggi merasa Pemerintah kurang memperhatikan aspirasi mereka dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di dalam negeri.

Karenanya, Fikri meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim lebih sering turun langsung ke kampus-kampus agar mendapat­kan informasi lebih detail.

“Jadi, ada masukan agar Mas Menteri (Nadiem) ini lebih sering turun ke bawah, mengun­jungi kampus-kampus negeri maupun swasta ,” kata Fikri di Jakarta, kemarin.

Baca juga : Heru Serukan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Jaga Kerukunan Di DKI Jakarta

Anggota Fraksi PKS ini menjelaskan, para stakeholder di pendidikan ini merasa banyak masalah di dunia pendidikan tinggi, karena tidak tersampai­kan secara utuh. Ini lantaran problem yang ada di lapangan tidak dapat tergambar dari data-data teknis yang disampaikan oleh pejabat di bawah.

Masalah tersebut di antaranya soal evaluasi pelaksanaan Pendi­dikan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) di sebelas universitas. Beberapa pihak menilai, PTN-BH minim kontrol dari Pemerintah, baik secara pengelolaan keuangan, maupun penerimaan mahasiswa.

Padahal Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan, bahwa aset PTN-BH tetap milik negara. Artinya, tetap wajib diaudit dan ada pertanggungjawaban hukum dalam pelaporan keuangan.

Baca juga : Srikandi Ganjar Jatim Upayakan Kesadaran Masyarakat Dalam Melestarikan Lingkungan

Begitu juga di kampus swasta. Mereka mengeluh lantaran kuota penerimaan mahasiswa baru di PTN-BH tidak terkontrol hingga puluhan ribu mahasiswa tiap tahunnya. Mereka merasa per­soalan kuota ini yang berpotensi mematikan PTS-PTS yang ada.

Selain itu, pihak PTS juga ber­harap ada dukungan pendanaan dari Pemerintah untuk meningkatkan kualitas PTS. Sebab, anggaran yang digelontorkan negara untuk kampus ini hampir selu­ruhnya hanya menyasar PTN.

“Anggaran negara untuk PTN ini mencapai 96 persen, sedang­kan PTS hanya menerima 4 persen. Padahal jumlah mahasiswa di PTS sangat besar, mencapai 72 persen, sedangkan di PTN hanya 28 persen,” ujarnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.