Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung rencana Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memperkuat tiga matra militer: TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Terutama komando teritorial yang merupakan tulang punggung pertahanan Indonesia.
"Menurut Pak Prabowo, komando teritorial atau Koter adalah senjata rahasia Indonesia yang akan digunakan saat menghadapi pemberontakan sebagai pertahanan terdepan dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (siskanhamrata)," ujar Bamsoet. usai bertemu Prabowo, di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (18/5).
Baca juga : Gibran Dipanggil Hasto Ke Jakarta
Penguatan kepada tiga matra di TNI ini sejalan dengan arahan dan amanat Presiden Jokowi. Termasuk mendorong perkembangan industri pertahanan nasional yang dilakukan pelaku usaha swasta dalam negeri. Jokowi meminta, pemenuhan alat utama sistem senjata (alutsista) harus diprioritaskan dari dalam negeri. Baik melalui BUMN maupun dari pelaku usaha swasta nasional.
"Di sejumlah negara besar di dunia, kontraktor industri pertahanan swasta sangat dilibatkan. Selain untuk memperkuat kedaulatan industri pertahanan dalam negeri, juga sebagai penopang perekonomian nasional negara yang bersangkutan," jelas Bamsoet.
Baca juga : Bamsoet Dukung Pernyataan Mega Agar RI Miliki Sistem Ketatanegaraan Yang Benar
Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, Indonesia dapat belajar dari Turki. Dalam dua dekade terakhir, Turki mampu melepaskan sekitar 70 persen ketergantungan atas suplai impor alat pertahanan. Beberapa industri pertahanan milik swasta di Turki bahkan telah masuk 100 besar dunia. Seperti Alsesan, Turkish Aerospace Industry, dan Roketsan.
Dalam APBN 2023, lanjut Bamsoet, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran mencapai Rp 134,3 triliun. Kementerian Pertahanan memproyeksikan, sepanjang 2020-2040, Indonesia setidaknya membutuhkan Rp 1.700 triliun untuk Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam). “Besarnya anggaran tersebut harus bisa dimanfaatkan untuk memperkuat pelaku usaha swasta nasional dalam industri pertahanan Indonesia," kata Bamsoet
Baca juga : Beringin Fokus Gagas Bangun Koalisi Besar
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan, dukungannya terhadap tekad Prabowo untuk melibatkan pihak swasta dalam industri pertahanan nasional karena telah memiliki landasan hukum kuat. Kebijakan ini secara spesifik diatur dalam Pasal 74 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagai revisi dari regulasi terdahulu, yaitu Pasal 11 Ayat (1) Huruf a UU No 16/2012 tentang Industri Pertahanan.
"Saat ini BUMN yang bergerak di bidang industri pertahanan belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan penyediaan alutsista dalam negeri, karenanya keterlibatan pihak swasta sangatlah penting. Sebagai contoh, dari kebutuhan sekitar 1,2 miliar peluru setiap tahunnya yang dibutuhkan TNI, Pindad hanya mampu memasok sekitar 300-400 juta butir peluru. Sisanya, lebih baik ditangani oleh pelaku usaha swasta dalam negeri, daripada memasok peluru dari pelaku usaha luar negeri," pungkas Bamsoet.■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
