Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Pemerataan Ekonomi Nasional

Perbanyak Kawasan Industri Daerah Dong

Sabtu, 24 Juni 2023 07:45 WIB
Anggota Komisi VII DPR Bambang Patijaya. (Foto: Dok. DPR RI)
Anggota Komisi VII DPR Bambang Patijaya. (Foto: Dok. DPR RI)

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan mendukung rencana Pemerintah melahirkan banyak kawasan industri di luar Jawa. Kawasan industri ini nanti diharapkan memberi nilai tambah bagi perekonomian negara dan multiplier effect seluas-luasnya bagi pemerataan ekonomi di Jawa dan luar Jawa.

Anggota Komisi VII DPR Bambang Patijaya menuturkan, pembangunan kawasan industri ini akan mendorong hilirisasi dan mempercepat proses indus­trialisasi terhadap kekayaan sumber daya alam.

Sudah saatnya Indonesia memiliki ekosistem yang mengarah pada pengembangan kawasan nasional yang tersebar di luar Pulau Jawa.

Baca juga : Pertamina Luncurin 9 Inovasi Pengolah Minyak Jadi Produk Petrokimia

“Kita ingin ekonomi tidak sekadar komoditas, tapi juga berbasis pengolahan. Karena­nya, kawasan industri ini menjadi penting,” kata Bambang di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Anggota Fraksi Golkar ini menuturkan, China termasuk negara yang terbilang sukses mengolah kawasan industri. Industrinya menyerupai suatu kampung penyedia bahan mentah. Ketika masuk ke pabrik besar, bahan mentah ini menjadi berbagai produk. Uniknya, limbahnya dimanfaatkan seefisien mungkin untuk memastikan tidak ada sisa dari bahan material tersebut.

“Kita ingin mendorong bagaimana menimbulkan ekosistem supply change pengembangan suatu produk. Jika row material-nya adalah nikel, produk turunannya itu bisa dikembangkan,” jelasnya.

Baca juga : Pelaku WN Australia Ternyata Cepu Polisi

Namun sayang, Bambang melihat, pertumbuhan kawasan industri ini belum mendukung dari sisi kebijakan fiskal. Regulasi yang ada belum mencerminkan situasi perekonomian global. Pasalnya, Indonesia juga masuk dalam masyarakat ekonomi ASEAN.

“Kasihan Pak Menperin (Menteri Perindustrian). Kita kasih target tapi regulasi fiskal tidak mendukung,” ujarnya.

Hal ini terkadang memunculkan tuduhan seakan-akan Kemenperin tidak mengaksele­rasi tumbuhnya industrialisasi. Padahal sebenarnya, masalah ini muncul dari ego sektoral antar kementerian/lembaga.

Baca juga : Peneliti: Transformasi Sistem Pertanian Bantu Capai Ketahanan Pangan

Dia lalu menuding kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) 11 persen yang tidak pro terhadap industrialisasi.

“PPh itu sangat tidak masuk akal jika dibebankan pada barang-barang intermediate. Harusnya, untuk bahan pengolahan lanjutan tidak boleh. PPh itu harus dipungut di ujung, sehingga barang-barang kita memiliki nilai kompetitif,” ujar politisi asal Bangka Belitung ini. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.