Di 2029, PPP Yakin Kembali Ke Senayan

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipastikan move on  atas hasil Pemilu Legislatif 2024. Pada 2029, Partai Ka'bah yakin, bakal kembali ke Senayan.

“TIDAK lolos ke Senayan ini takdir. Tapi, peluang kembali menempatkan wakil Kabah di Senayan tetap ada. Insya Allah, kita kembali di tahun 2029,” ujar Ketua DPP PPP, Yunus Razak kepada Rakyat Merdeka.

Mantan Wakil Ketua Umum GP Ansor ini menegaskan, tidak perlu saling menyalahkan ihwal apa yang terjadi dengan PPP di Pemilu 2024. Asumsinya, ini adalah pelajaran berharga, agar partai semakin bersatu dan melakukan inovasi agar lebih baik lagi.

Menurutnya, di bawah komando Plt Ketum Mardiono, PPP terus melakukan upaya membangun dan memenangkan partai di Pilkada Serentak 2024. Beragam ikhtiar dilakukan, mulai dari komunikasi di tingkat pusat hingga di daerah.

Baca juga : Jangan Ukur Stunting Pake Alat Ala Kadarnya

PPP juga tengah meracik dan memutuskan jagoan di Pilkada Serentak 2024. Artinya, Partai Kabah tengah sibuk berbenah dan bersiap agar partai ini tetap berada di hati masyarakat, dan bisa mengambil aspirasi dari masyarakat.

Dengan demikian, tidak tepat bagi skuad PPP yang meminta melakukan evaluasi dengan mengganti kepemimpinan Mardiono dengan cara mempercepat Muktamar. Hal ini, justru merugikan, karena perhatian para kader akan tidak fokus berjuang. “Jelas partai dirugikan, karena saat ini menjelang Pilkada. Kader di daerah maupun konstituen akan kecewa dan bisa beralih pilihan partai,” katanya.

Senada, Wakil Ketua Umum PPP, Amir Uskara tidak tepat berbicara penggantian ketum sebelum Mukatamar yang terjadwal di Tahun 2025. Terlebih, tidak mudah menjadi Ketum PPP. Minimal, pernah menjabat ketua dewan pimpinan wilayah (DPW) atau pengurus pusat. Tidak ujug-ujug.

“Di PPP minimal pernah menjadi ketua wilayah atau pengurus dewan pimpinan pusat  selama satu priode  baru bisa jadi ketua umum di PPP,” kata Amir.

Baca juga : PDIP Buka Peluang Usung Istri Ganjar

Dia mengatakan syarat itu sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP. Sehingga tidak bisa orang luar partai, atau kader biasa ujug-ujug menjadi ketua umum. “Jadi kalau ada yang merayu-rayu orang luar, itu sih biasanya mencari sensasi aja,” katanya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR ini menegaskan, muktamar PPP untuk memilih ketua umum definitif tetap akan digelar Tahun 2025. Jadwal ini sesuai dengan keputusan rapat pimpinan nasional partainya.

Sebelumnya, Dewan Majelis PPP menyurati Dewan Pengurus Pusat (DPP) yang dipimpin Plt Ketum Mardiono. Mereka meminta partai segera menggelar Muktamar pada tahun ini untuk melakukan evaluasi menyeluruh usai Pemilu 2024.

Surat itu tertanggal sejak 1 Mei 2024. Terdapat empat tanda tangan petinggi dewan majelis dibubuhkan dalam surat, yakni Ketua Majelis Kehormatan Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pakar Prijono Tjiptohrijanto, Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siroj, dan Ketua Majelis Pertimbangan M Romahurmuziy atau Rommy.

Baca juga : Ayo Bersatu Bahas Pendidikan

"Bahwa, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh atas penurunan perolehan suara PPP secara nasional. Mengingat: (1) suara PPP di Tingkat nasional (DPR Rl) pada Pemilu 2024 jauh lebih rendah ketimbang perolehan suara PPP di Tingkat daerah (DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota); (2) nomenklatur 'Pelaksana Tugas' Ketua umum PPP menyiratkan bahwa jabatan tersebut tidak permanen dan tidak dijabat secara normal sesuai periode," bunyi poin tersebut.

"Forum yang tepat untuk melakukan evaluasi adalah Muktamar. Karenanya, kami meminta agar Muktamar digelar pada tahun 2024, selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan setelah surat ini diterima.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.