Bamsoet Tegaskan Pentingnya PPHN Sebagai Bintang Pengarah Pembangunan

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menekankan, Indonesia adalah negara besar yang harus terus melangkah ke depan dan meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan. Bangsa Indonesia tidak boleh menjadi negara gagal dan mengalami kebangkrutan, sebagaimana dialami beberapa negara yang saat ini menjadi pasien IMF. Indonesia juga tidak boleh terancam mengalami krisis perekonomian, khususnya krisis keuangan yang dikategorikan sebagai kahar fiskal.

Karena itu, kata dia, sudah saatnya bangsa Indonesia memikirkan adanya roadmap atau bintang pengarah berjangka panjang yang jelas, untuk menuntun kemana kapal besar bangsa ini akan berlabuh. Indonesia membutuhkan perencanaan jangka panjang yang holistik, konsisten, berkelanjutan, dan berkesinambungan dari suatu periode pemerintahan ke periode pemerintahan berikutnya, antara pusat dan daerah, agar mampu memanfaatkan sumber daya alam yang luar biasa, untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

"Karena itu, kita semua perlu mempertimbangkan pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), sebagai produk hukum yang dapat mencegah, sekaligus menjadi solusi mengatasi persoalan yang dihadapi negara. Pembahasan PPHN seyogyanya dapat dilakukan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sehingga memiliki waktu yang cukup dan legitimasi yang kuat," ujar Bamsoet, dalam pidato pengantar Sidang Tahunan MPR Tahun 2023 dan Sidang Bersama DPR dan DPDTahun 2023, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Baca juga : Bamsoet Dorong MPR Kembali Jadi Lembaga Tertinggi Negara

Sidang ini dihadiri Presiden Jokowi, Wapres KH Ma'ruf Amin, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, istri presiden keempat almarhum Abdurrahman Wahid Sinta Nuriyah, para Wakil Ketua MPR, para Wakil Ketua DPR, para Wakil Ketua DPD, para menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga negara, ketua umum partai politik yang mewakili keterwakilan di DPR, duta besar negara sahabat, raja-raja nusantara, ketua ormas keagamaan serta perwakilan teladan dari seluruh nusantara.

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, bangsa Indonesia tidak dapat hanya bergantung pada sumber daya alam mentah. Di awal kemerdekaan hingga tahun 90-an, sumber daya alam berupa minyak mentah, gas alam dan batubara serta hasil alam lainnya, menjadi penopang utama sumber devisa yang berkonsekuensi pada stabilitas moneter. Namun, kekayaan alam yang luar biasa besar tersebut, tidak berdaya di tengah situasi global yang berubah dan melahirkan badai ekonomi besar di kawasan.

Pemerintahan Presiden Jokowi telah bekerja keras dan meyakinkan seluruh stakeholder agar berpartisipasi aktif dalam proses hilirisasi dengan berinvestasi langsung di Indonesia untuk membangun dan mengembangkan kapasitas industri domestik, sebagai penyerap sumber-sumber mineral. Hilirisasi industri adalah ikhtiar mewujudkan perekonomian nasional yang efisien dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.

Baca juga : Hadiri Sidang Tahunan MPR, Presiden Jokowi Pakai Baju Adat Tanimbar Maluku

"Bangsa Indonesia adalah pemilik berbagai sumber daya alam (SDA) terbesar dunia seperti nikel, batubara, emas, tembaga, dan gas alam. Namun demikian masih ada warga negara yang belum sepenuhnya menikmati kekayaan alam tersebut. Kita berterimakasih kepada pemerintah yang telah bekerja keras mengurangi angka kemiskinan. Upaya ini perlu terus menerus ditingkatkan dengan memastikan penguasaan negara atas kekayaan alam dan mendorong pembangunan di daerah demi sebesar-besar kemakmuran rakyat," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI ini menerangkan, tantangan lain dalam perekonomian nasional juga hadir pada sektor keuangan, di mana aktivitas ekonomi saat ini telah bertransformasi secara cepat menuju digitalisasi dan integrasi. Perkembangan inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto di Indonesia terus menunjukan perkembangan pesat.

"Kehadiran aktivitas keuangan digital sangat dirasakan manfaatnya dari aspek kenyamanan, kemudahan, kecepatan dan efisiensi. Di samping berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi, menciptakan pertumbuhan nilai investasi dan membuka kesempatan lapangan kerja baru. Di sisi lain, sektor yang relatif baru ini juga tidak terlepas dari tantangan dan potensi permasalahan," terang Bamsoet.

Baca juga : Cara Wong Kito Ganjar Lestarikan Pempek Sebagai Kuliner Khas Daerah Palembang

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, diterbitkannya UU Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, harus dapat menjadi landasan untuk penguatan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memelihara stabilitas sistem keuangan dan melakukan pengaturan, pengawasan, serta pengembangan terhadap sektor ini.

"Untuk itu, kita harus mengembangkan industri keuangan digital agar dapat bertumbuh secara sehat, berkelanjutan, dan senantiasa mengutamakan perlindungan konsumen. Penguatan daya saing industri keuangan digital, akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan," pungkas Bamsoet.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.