Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menerima Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia (PPJI), di Jakarta, Jumat (21/7). Bambang mengajak PPJI untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
Pengurus PPJI yang hadir antara lain Ketua Umum Iden Gobel dan Bendahara Umum Nerva. Hadir pula Ketua PPJI DKI Jakarta Sitijumiadini, Sekertaris Umum PPJI DKI Jakarta Sonny, Bendahara PPJI DKI Jakarta Ika Erika, Ketua DPC PPJI Jakarta Timur Musli, serta Ketua Panitia PPJI Expo 2023 Mohamad Suradji.
Dalam pertemuan itu, PPJI mengemukakan, masih banyak perusahaan yang mengajukan biaya catering makan per orang di bawah Rp 10 ribu. Nilai tersebut masih jauh dari standar ideal Rp 20 ribu.
Baca juga : Terima Hipakad, Bamsoet Ajak Sukseskan Pemilu dan Pilkada 2024
Dasar hukum pemenuhan gizi dalam penyelenggaraan makan bagi tenaga kerja sudah diatur dalam berbagai ketentuan. Antara lain, Undang-Undang (UU) Nomor 1/1970 tentang Keselamatan Kerja, Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE 01/MEN/1979 tentang Pengadaan Kantin dan Ruang Makan, serta SE Dirjen Binwasnaker Nomor 86/1989 tentang Perusahaan Katering Pengelola Makanan Bagi Tenaga Kerja.
"Dengan memenuhi standar gizi, pada dasarnya perusahaan jugalah yang akan diuntungkan, karena pekerja bisa nyaman bekerja dan terjamin kesehatannya," ujar Bamsoet.
Ketua DPR ke-20 dan ini juga mendukung rencana penyelenggaraan PPJI Expo 2023 yang akan diselenggarakan PPJI DKI Jakarta pada 16-17 September 2023 di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta. Acara itu diikuti puluhan pelaku usaha dari mulai catering, dekorasi, hingga perias. Acara itu dipercaya dapat membangkitkan kembali industri Jasa Boga yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19.
Baca juga : Tutup Rescue Journey, Bamsoet Ingatkan Pentingnya Keselamatan Berkendara
Memiliki jumlah anggota mencapai 5 ribu perusahaan dari skala UMKM hingga besar, kehadiran PPJI telah membantu menggerakan perekonomian nasional. Data Kementerian Perindustrian mencatat, pada 2022, PDB industri makanan dan minuman tumbuh sebesar 4,90 persen dengan kontribusi sebesar 38,35 persen.
"Penyerapan tenaga kerjanya pun sangat besar. Di 2020 saja mencapai 3,75 persen atau hampir 5 juta penduduk Indonesia. Ini menunjukkan peran strategis sektor tata boga dalam perekonomian," jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI ini menerangkan, usaha Presiden Jokowi mewujudkan kedaulatan pangan di berbagai sektor, selain untuk menjamin ketersediaan pangan dari dalam negeri pada akhirnya juga bisa membantu perkembangan industri makanan dan minuman. Karena berbagai bahan pokok kebutuhan industri makanan dan minuman bisa stabil, lantaran di produksi di dalam negeri.
Baca juga : Bamsoet Ajak IMAKGI Kembangkan Perekonomian Nasional
Bamsoet menambahkan, sebagai negara yang memiliki kualitas lahan subur, Indonesia memiliki kewajiban moral tidak hanya menjadi lumbung pangan nasional. Melainkan juga harus menjadi lumbung pangan dunia. Melalui UU Nomor 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, negara telah menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara.
"Presiden Joko Widodo sejak tahun 2020 telah melaksanakan pengembangan lumbung pangan (food estate), melalui Perpres Nomor 109/2020 tentang Perubahan Perpres Nomor 3/2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, yang didalamnya terdapat pengembangan food estate di Kalimantan Tengah," pungkas Bamsoet.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
