Bamsoet: Konstitusi Butuh Pintu Darurat

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan adanya situasi darurat akibat tidak dapat diselesaikannya pemilu secara tepat waktu. Sementara, sampai saat ini konstitusi belum mengatur protokol kedaruratan jika terjadi kekosongan kekuasaan.

Situasi darurat ini bisa di­mungkinkan terjadi bila pemilu tidak selesai secara tepat waktu karena kerusuhan, perang, sengketa hukum yang berkepanjangan, atau situasi darurat lainnya. Hal ini dapat menye­babkan terjadinya kekosongan kekuasaan.

Baca juga : Contohkan Vasili Arkhipov, Hasan Nasbi: Politik Butuh Orang yang Tetap Waras

“Kita sampai saat ini belum memiliki ketentuan hukum yang mengatur tentang tata cara pengisian jabatan publik yang disebabkan hasil pemilu tidak tepat waktu. Yakni, sebelum 1 Oktober untuk pemilu legislatif (DPR dan DPD), dan 20 Ok­tober untuk Pemilu Presiden,” kata Bambang Soesantyo, ke­marin.

Makanya, Bamsoet tertarik untuk mengulas persoalan darurat kekuasaan ini dalam bukunya berjudul ‘Konstitusi Butuh Pintu Darurat: Urgensi Memulihkan Wewenang Sub­jektif Superlatif MPR RI’. Buku ini mengulas tentang Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pascareformasi tanpa pintu darurat jika terjadi dispute atau kebuntuan konstitusi dan kebuntuan politik.

Baca juga : Bamsoet Ingatkan Ancaman Cyber Narcoterrorism

Dijelaskan Bamsoet, konsti­tusi sejauh ini hanya mengatur situasi negara ketika dalam bahaya. Situasi ini dijelaskan secara gamblang dalam Pasal 12 UUD 1945. Bahwa, sekiranya terjadi keadaan-keadaan yang membuat kesinambungan kepe­mimpinan bangsa dan negara terhenti, baik karena pelaksa­naan pemilu yang tidak selesai, maupun adanya bencana alam, adanya pandemi, adanya pem­berontakan dan kerusuhan atau krisis keuangan, maka keadaan-keadaan demikian, mungkin saja dapat diatasi oleh Presiden dan Wakil Presiden dengan menyatakan negara dalam keadaan bahaya.

Namun pertanyaannya, lanjut Bamsoet, bagaimana jika seki­ranya terjadi situasi di mana Presiden dan Wakil Presiden, berikut Triumvirat, yakni Men­teri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan beserta jajaran yang lain lumpuh, atau berhalangan tetap secara serentak. Atau, bagaimana jika keadaan darurat negara menye­babkan pelaksanaan Pemilu tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya, sesuai perintah konstitusi.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.