Dark/Light Mode

Wakil Rakyat Papua Bentuk Badan Khusus Tangani Konflik Di Wilayah Mereka

Jumat, 25 Oktober 2019 21:33 WIB
foto: istimewa
foto: istimewa

RM.id  Rakyat Merdeka - Para wakil rakyat Papua tak ingin konflik di wilayah mereka berlarut-larut. Untuk mendorong hal ini cepat tuntas, mereka pun membentuk wadah yang dinamakan 'Badan Komunikasi Anggota DPR/DPD Papua-Papua Barat'. 

Badan ini dideklarasikan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/10) di Media Center Parlemen, Gedung Nusantara III. Para anggotanya terdiri para anggota DPR dan DPD yang berasal dari Papua dan Papua Barat. 

Badan ini dipimpin Ketua Yorrys Raweyai, anggota DPD dapil Papua Barat, Wakil Ketua Komarudin Watubun (anggota DPR Fraksi PDIP dapil Papua) dan Jimmy Demianus Jie (anggota DPR Fraksi PDIP dapil Papua Barat), Sekretaris Jenderal Filep Wamapma, senator Papua Barat. 

Berita Terkait : Kapolda Papua Imbau Pengungsi Kembali ke Wamena

"Dari 21 anggota DPD dan DPR dari Papua dan Papua Barat semuanya menyatakan siap dan setuju. Badan ini dinamakan Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD dari Papua dan Papua Barat,” kata Yorrys.  

Yorrys menambahkan sebagai wadah resmi, Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD dari Papua dan Papua Barat berperan melakukan inventarisir berbagai persoalan yang terjadi pada dua provinsi paling timur Indonesia itu. 

“Kami akan bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan di Papua dan Papua Barat. Kami akan melakukan inventarisir dan investigasi persoalan di Papua dan Papua Barat,” kata mantan anggota DPR dari Partai Golkar itu. 

Berita Terkait : Polda Metro Jaya Pulangkan 56 Mahasiswa yang Diamankan

Yorrys mengatakan Badan ini akan segera bersilaturahmi dengan pimpinan MPR, DPR dan DPD. Selain itu, juga akan meminta waktu untuk bertemu pemerintah, termasuk menteri luar negeri.  

Komarudin Watubun mengatakan badan ini didirikan untuk menangani masalah di Papua dan Papua Barat, atas dasar dua prinsip bernegara yakni prikemanusiaan dan prikeadilan. “Itulah yang menjadi dasar, sehingga tidak ada alasan apa pun dari pihak mana pun untuk menolaknya,” ungkap Komarudin. 

Selama ini, kata Komarudin, penyelesaian persoalan yang terjadi di Papua masih jauh dari tujuan bernegara ini. “Bagi kami, kami akan menginventarisir persoalan. Kami membantu niat baik Presiden (Jokowi) sehingga tercatat dalam tinta emas negara, dalam penyelesaian persoalan Papua,” kata Komarudin.  

Berita Terkait : BNPB: Masih Ada Pejabat Daerah Yang Tak Peduli Karhutla Di Wilayahnya

Anggota DPD Filep Wamafma yang juga berasal dari Papua meminta kepada Presiden Jokowi fokus menyelesaikan persoalan di daerahnya. 

"Fokus utama dalam wadah ini, apa yang belum disentuh dan diselesaikan pemerintah. Karena persoalan Papua memiliki histori panjang. tapi belum bisa menemukan satu konsep dan bisa berakhir pada pembangunan, baik manusia atau lainnya," ucap Filep ditempat yang sama. [QAR]