Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Gelar Rapat Perdana

Fraksi Partai Golkar MPR Susun Agenda Kerja

Selasa, 12 November 2019 13:07 WIB
Rapat Pimpinan Fraksi Golkar MPR, di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V,  Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11).(Foto: Istimewa)
Rapat Pimpinan Fraksi Golkar MPR, di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11).(Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Fraksi Partai Golkar MPR menggelar Rapat Pimpinan per dana, di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11). Dalam rapat ini, banyak hal dibahas. Termasuk penyusunan agenda kerja dan wacana menghidupkan kembali haluan negara.

Rapat ini diikuti banyak pihak. Selain Pimpinan Fraksi Golkar MPR, hadir juga anggota Partai Golkar yang menjadi Pimpinan di MPR, DPR, Badan Anggaran DPR, Badan Sosialisasi MPR, Badan Pengkajian MPR, dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR. Di antaranya ada Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, dan para anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan yakni Andi Mattalata, Rambe Kamarulzaman, dan Rully Chairul Azwar.

Rapat dipimpin Ketua Fraksi Golkar MPR Idris Laena. Politisi asal Riau itu menjelaskan, agenda utama rapat perdana ini membahas Surat Keputusan (SK) DPP Partai Golkar yang mengesahkan personalia pengurus Fraksi Golkar MPR. SK tersebut menetapkan Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, Menpora Zainudin Amali, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasamita, serta Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga sebagai penasehat Fraksi Partai Golkar.

“Sedang saya sendiri dipercaya sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR,” ujar Idris. Dalam menjalankan tugasnya, Idris dibantu oleh sekretaris, 3 wakil ketua, 3 wakil sekretaris, dan bendahara.

Baca juga : Gelar Rakernas, AMPI Bahas Munas Golkar hingga Pilkada 2020

Agenda lain dalam rapat itu, kata Idris, adalah membicarakan arah Fraksi Golkar ke depan. Bila menyangkut arah fraksi, maka Pimpinan Fraksi yang ada di MPR harus mengikuti kebijakan yang diputuskan DPP Partai Golkar.

Terkait pokok-pokok haluan negara, Fraksi Golkar tidak menolak atau tidak mempermasalahkan perlunya pokokpokok haluan negara. “Selama negara membutuhkan haluan negara, kami tetap dukung,” ungkapnya.

Meski demikian, Fraksi Golkar MPR tetap berpegang pada Rekomendasi MPR periode 2014-2019. Pihaknya setuju pokok-pokok haluan negara diatur dalam Undang-Undang. “Bukan lewat TAP MPR,” tegasnya.

Fraksi Golkar memandang, bila lewat TAP MPR, diperlukan amandemen UUD NRI Tahun 1945. “Untuk melakukan amandemen, diperlukan kajian yang mendalam yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia,” terang Idris.

Baca juga : Robert: Pemekaran Papua Bukan Ajang Berburu Jabatan

Idris menambahkan, sikap itu bukan sikap satu fraksi saja. Ada beberapa fraksi lain yang bersikap sama dengan Golkar. Meski demikian, diakui bahwa dunia politik itu dinamis dan berkembang sehingga fraksinya akan mengikuti apa yang terjadi.

“Tinggal melihat komunikasi politik yang terbangun,” tuturnya. “Sehingga nanti semua bisa mempunyai sikap yang sama,” tambahnya.

Idris menegaskan, MPR adalah lembaga permusyawarahan rakyat. “Kita harap semua diselesaikan dengan musyawarah,” tegasnya.

Meski ditetapkan lewat UU, Idris memastikan, penyusunan haluan negara ini tetap melibatkan DPD. “Pertimbangan DPD dalam undang-undang pokokpokok haluan negara tetap diperlukan,” ucapnya. Agenda lain dalam rapat itu adalah mengenai rencana kerja Fraksi Golkar MPR. Pihaknya merencanakan mengadakan focus group of discussion (FGD) Empat Pilar setiap bulan. “Kami ingin melibatkan wartawan,” ucapnya. “Kita berdiskusi menge nai masalah kebangsaan,” tambahnya.

Baca juga : Rapat Terbatas Perdana, Jokowi Ingatkan Situasi Ekonomi Global Makin Sulit

Ketua MPR Bambang Soesatyo menambahkan, rapat itu dimaksudkan untuk menyatukan sikap dan langkah dalam merespons berbagai perkembangan dan wacana yang berkembang di masyarakat.

“Termasuk dengan wacana menghadirkan GBHN dan tata kerja dan hubungan kerja untuk beberapa hal mendatang,” terang politisi yang akrab disapa Bamsoet ini.

Bamsoet juga menegaskan, Golkar lebih condong penyusunan haluan negara melalui Undang-Undang. “Kalau bicara GBHN, Golkar berpan dangan, berdasarkan Rekomendasi MPR periode 2014-2019, dalam bentuk Undang-Undang, sampai nanti ada perubahan atau instruksi lain dari Partai Golkar,” ucapnya. [TIM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.