Dewan Pers

Dark/Light Mode

Sambangi Nasdem, Pimpinan MPR Bahas Amandemen UUD 1945

Rabu, 13 Nopember 2019 17:01 WIB
Pimpinan MPR saat bertemu Ketum Nasdem Surya Paloh. (Foto: Istimewa)
Pimpinan MPR saat bertemu Ketum Nasdem Surya Paloh. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama para Wakil Ketua MPR bersilaturahim dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan jajaran pengurus pusat Partai Nasdem. Selain untuk mempererat ikatan kebangsaan antara lembaga MPR dengan partai politik, silaturahim ini juga untuk membahas agenda MPR RI ke depan. Khususnya, terkait perubahan terbatas UUD NRI Tahun 1945 untuk menghadirkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara.

"Sesuai hasil Kongres Partai Nasdem ke-2 beberapa waktu lalu, Partai Nasdem memiliki perhatian khusus terkait wacana amandemen UUD 1945. Partai Nasdem sebagaimana juga MPR, sepakat untuk sama-sama mendengarkan masukan rakyat terkait perubahan terbatas UUD NRI 1945 tersebut," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, saat memimpin rombongan pimpinan MPR silaturahim ke kantor DPP Partai Nasdem, di Jakarta, Rabu (13/11).

Berita Terkait : Pimpinan DPR : Generasi Sehat, Indonesia Maju

Turut hadir para Wakil Ketua MPR antara lain Lestari Moerdijat (F-Nasdem), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), Asrul Sani (F-PPP). Sedangkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh didampingi Ketua DPP Charles Meikyansah, Willy Aditya, Hermawi Taslim, Suyoto, dan Zulfan Lindan.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, pandangan dan dukungan Surya Paloh sebagai salah satu senior dalam perpolitikan Indonesia dengan jam terbang yang tinggi, sangat diperlukan untuk mempermudah kinerja MPR dalam perubahan terbatas UUD NRI 1945. Sehingga bisa terjadi konsensus antar berbagai elemen bangsa. Khususnya, dari partai politik yang merupakan tulang punggung demokrasi.

Berita Terkait : Bertemu Para Pimpinan Media Massa, Bamsoet Bahas Amandemen Terbatas UUD 1945

"Perubahan terbatas UUD NRI 1945 bukanlah semata-mata perhitungan matematis sebagaimana diatur di dalam Pasal 37 UUD NRI 1945, tetapi memerlukan konsensus politik seluruh kekuatan politik. Tidak boleh ada voting dalam urusan hukum dasar ini. Dan, yang jauh lebih penting adalah seluruh rakyat Indonesia memang membutuhkannya," tutur Bamsoet.

Usai bertemu jajaran pengurus pusat Partai Nasdem, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menargetkan hingga akhir tahun 2019 ini pimpinan MPR RI bisa silaturahim dengan para pimpinan partai politik lainnya. Selain juga akan silaturahim dengan organisasi sosial keagamaan seperti PBNU, PP Muhammadiyah, Wadah Kebersamaan Organisasi Umat Budha (Walubi), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), serta (Parisa Hindu Dharma Indonesia (PHDI).

Berita Terkait : Amandemen UUD 1945, Untuk Apa?

"Sebagai bangsa yang memegang teguh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana sila pertama Pancasila, perkumpulan organisasi sosial keagamaan di Indonesia memiliki kekuatan sosial yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, MPR RI menilai konsensus dalam perubahan terbatas UUD NRI 1945 juga perlu melibatkan para pemuka agama. Sehingga hasil perubahan tersebut selain memiliki kekuatan politik, juga memiliki kekuatan sosial keagamaan," terang Bamsoet.

Dalam kesempatan tersebut, Surya Paloh menaruh harapan sekaligus keyakinan, di bawah kepemimpinan Bambang Soesatyo, MPR dapat melahirkan negarawan-negarawan baru. MPR diharapkan dapat menjaga marwah sebagai lembaga perekat bangsa, dengan mengoptimalkan peran di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. [USU]