Putu BKSAP Usul Bentuk Task Force dalam Forum AIPA untuk Myanmar

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Putu Supadma Rudana menghadiri Forum Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus, di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Ada beberapa hal yang dibahas di forum ini, salah satunya resolusi tentang Myanmar.

“AIPA Caucus membahas berbagai hal. Tahun lalu, sewaktu di Jakarta, berbagai resolusi telah di-adopted seperti politik, ekonomi, sosial budaya, tentang perempuan dan pemuda. Juga dibahas berbagai implementasi dan laporan masing-masing negara sudah disampaikan pada sesi pertama AIPA Caucus,” kata Putu, melalui keterangannya, Rabu (12/6/2024).

Kata Legislator asal Bali ini, hanya 9 negara yang hadir dalam forum tersebut dari 10 negara. Myanmar yang tidak hadir karena masih mengalami proses menuju demokrasinya, dengan Junta Militer sedang berkuasa di negara tersebut.

“Dalam pemaparan Sekretaris AIPA, bahwa berbagai kegiatan yang dilakukan memang cukup aktif. Sejak tahun lalu, sebenarnya sangat aktif sewaktu Indonesia menjadi chair atau Ketua AIPA. Tahun ini kegiatan berjalan tapi tidak sebanyak tahun lalu,” ungkapnya.

Putu melanjutkan, dari laporan itu disampaikan bahwa berbagai resolusi telah diimplementasikan di berbagai negara. Indonesia menjadi salah satu negara yang telah melakukan implementnsi dari resolusi itu sekitar 85 persen.

Baca juga : OJK Akan Bentuk Task Force Pelototin Fintech

“Artinya, kita termasuk sudah yang cukup baik untuk implementasikan resolusi yang di-adopt AIPA,” ujar Anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Keberlanjutan ini.

Namun, sambung Putu, masih ada beberapa isu yang belum terimplementasikan. Secara khusus AIPA telah mengeluarkan satu resolusi berhubungan Myanmar.

Saat ini, kata dia, Myanmar tidak dihadirkan di Forum Asean dan AIPA. Saat saat ini, secara khusus Myanmar masih tidak diundang.

“Mereka (Myanmar) anggota, tetap bayar iuran tapi tidak dihadirkan dalam berbagai kegiatan AIPA sampai bisa implementasikan resolusi AIPA. Yaitu mengimplementasikan lima poin konsensus tersebut. Ada sebuah resolusi AIPA yang sudah adopt dalam pertemuan sebelumnya, berhubungan political matters yaitu tentang resolution on parliamentary cooperation in contributing to long lasting peace in Myanmar,” ungkap Putu.

Maka dari itu, Putu sebagai Ketua Delegasi Indonesia menyampaikan bahwa sangat penting anggota AIPA memperhatikan untuk bisa turut membantu proses demokratisasi kembali di Myanmar. Tentu, kata dia, anggota AIPA harus memastikan juga agar Myanmar melaksanakan lima poin konsensus yang telah disepakati, dan mengambil peran untuk membantu first track diplomasi pemerintah.

Baca juga : Keauty Minuman Kolagen Formulasi Korea, Gelar Acara untuk Sasar Anak Muda

“AIPA harus bergerak lebih konkret dan kita usulkan ada task force. Usulan itu bisa dalam bentuk task force agar bisa dibentuk dan bekerja secara khusus untuk mendampingi, bahkan hadir dan membantu mediasi junta militer dengan pihak secara khusus CRPH (Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw) atau parlemen, yang sudah dipilih rakyat dulu yang resmi yang sekarang dalam pengasingan,” jelas dia.

Menurut Putu, Parlemen Indonesia selalu melakukan pertemuan dengan CRPH dengan harapan bisa terus mediasi membantu Myanmar dalam proses demokratisasinya. Dengan demikian, Putu mengatakan hal ini juga akan dibawa ke Forum Ekskom dalam pertemuan di Laos pada Oktober 2024.

“Dalam pertemuan itu saat AIPA di Laos, di sana akan diputuskan dan memang sebagai satu langkah aksi dorongan untuk AIPA, memang Indonesia ambil inisiatif yang sangat konkret dan strategis, kita ingin lebih proaktif dalam beri masukan dan dorong keputusan ini,” kata Putu.

Kata Putu, task force ini sangat dibutuhkan karena parlemen memiliki kekuatan diplomasi yang lebih lentur dan fleksibel. Tentunya, kata dia, pemerintah juga melakukan hal yang sama berjalan beriringan. Dimana, pemerintah dalam pertemuan resmi lebih komprehensif dan rigid dalam melakukan diplomasi.

“Tapi parlemen bisa ikut akselerasi untuk tercapainya perdamaian di Myanmar dan proses demokrasi agar kembali, demokrasi bisa hadir di Mynmar. Pada ujungnya, kita harap Myanmar bisa peaceful dan kembali turut jadi bagian dalam pertemuan di tingkat Asean dan AIPA,” beber Anggota Komisi VI DPR ini.

Baca juga : Putu BKSAP: Peran Aktif Parlemen Penting dalam Akselerasi Pencapaian SDGs

Putu menambahkan, peran parlemen sangat strategis karena selama ini belum ada yang mendorong implementasi tersebut di AIPA. Makanya, Indonesia hadir untuk memberikan keyakinan bahwa langkah selanjutnya setelah ada resolusi ini harus ada langkah konkret dengan membentuk task force yang diputuskan dalam pertemuan AIPA di Laos nanti.

“Satu hal lagi yang penting terkait isu human right dan pengungsi. Ini juga kita ingin dalam task force turut kawal isu-isu tersebut. Karena isu ini harus dikawal secara komprehensif, sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat yang memang saat ini khususnya di Myanmar dalam kondisi cukup berat bagi pengungsi di Myanmar,” pungkasnya

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.