Dark/Light Mode

BKSAP DPR Bareng SEAPAC Perdalam Isu Suap Lewat Studi Perbandingan

Kamis, 23 September 2021 22:12 WIB
Ketua BKSAP DPR Fadli Zon yang juga sebagai Presiden SEAPAC saat Webinar Enforcing Measures to Combat Bribery: Comparative Analysis on the Anti-Bribery Legislations (UK and Southeast Asia), Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis, (23/9). (Foto: Ist)
Ketua BKSAP DPR Fadli Zon yang juga sebagai Presiden SEAPAC saat Webinar Enforcing Measures to Combat Bribery: Comparative Analysis on the Anti-Bribery Legislations (UK and Southeast Asia), Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis, (23/9). (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR bersama South East Asia Parliamentarians against Corruption (SEAPAC) dan Westminster Foundation for Democracy (WFD) menyelenggarakan Webinar Enforcing Measures to Combat Bribery: Comparative Analysis on the Anti-Bribery Legislations (UK and Southeast Asia), Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis, (23/9).

BKSAP DPR berupaya memfasilitasi penguatan rezim anti suap di kawasan Asia Tenggara melalui diplomasi parlemen dalam kerangka organisasi SEAPAC.

Ketua BKSAP DPR Fadli Zon yang juga sebagai Presiden SEAPAC menerangkan, isu suap perlu diwaspadai mengingat ada potensi kejahatan tersebut meningkat saat pandemi Covid-19.

Berita Terkait : DPR Heran Anggaran Buat Nelayan Kok Cuma Secuil

Sementara di sisi lain, pemberantasan suap merupakan prioritas sejak diadopsinya United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

"Upaya untuk merumuskan aturan antisuap berkembang cukup pesat di kawasan Asia Tenggara. Saya mengucapkan terima kasih kepada WFD, yang juga menyediakan analisis perbandingan sebagai perangkat esensial untuk membantu memperkuat rezim antisuap," ucap Fadli Zon.

"Peran parlemen sangat penting, terutama dalam sisi pembuatan legislasi. Meskipun kita sudah ada aturan yang mengatur mengenai anti suap tetapi perlu adanya modifikasi terutamanya di wilayah Asia Teggara ini. Dari data yang ada 80 persen kasus korupsi di Indonesia itu dari suap," ucapnya.

Berita Terkait : Kominfo Diminta Tertibkan Akun-akun Penista Agama Di Medsos

Lebih lanjut Fadli sampaikan, diperlukan regulasi yang lebih kuat di dalam undang-undang untuk mengatur anti-bribery (antisuap). Dengan kemajuan ilmu, beberapa perkembangan di Asia Tenggara semisal masuknya korporasi, termasuk korporasi asing sebagai subjek hukum suap, seperti di Thailand maupun di Malaysia.

"Dengan beragamnya mekanisme antisuap di Asia Tenggara, forum webinar menjadi sarana para anggota parlemen di Asia Tenggara untuk berkumpul, berdiskusi dan bertukar pikiran dalam isu antisuap," ujar Fadli Zon.

Dalam kesempatan yang sama Franklin De Vrieze, Senior Governance Advisor WFD menguraikan, pembahasan tersebut memiliki momentumnya ketika gerakan global antikorupsi semakin bergulir sepeti UN yang baru saja menyelenggarakan General Assembly Special Session on Anticorruption.

Berita Terkait : Puan: Sekolah Jangan Curi Start PTM, Keselamatan Siswa Paling Utama

"G7 juga mengambil langkah signifikan untuk memerangi penyuapan terhadap pihak asing. G20 juga melalui Working Group Anticorruption dan dalam waktu dekat International Democracy Summit akan juga menggarisbawahi isu antikorupsi," terangnya.

Dalam penanganan korupsi, Franklin menekankan tidak adanya pendekatan umum yang sama. Pengetahuan dan keahlian juga tidak cukup.

"Juga diperlukan political will dan ini bukan hal yang tetap. Ia berkembang, dapat dibangun dan dipelihara," urai Franklin. [FAQ]