Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Praktisi hukum Henry Yosodiningrat mengingatkan penegak hukum untuk profesional dalam menangani kasus Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan. Dia menilai, banyak kejanggalan dalam penanganan kasus tersebut.
"Penegak hukum harus mengikuti tata cara dan pedoman sesuai perundang yang berlaku. Jangan sampai dipasung oleh banyak patron dan intervensi kekuasaan," ungkapnya saat Focus Group Discussion (FGD) Tata Cara Hukum dan Model Kerja Aparat Penegak Hukum Pada Kasus Politik di Ruang Chora Hotel Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Jumat (28/6/2024).
Mantan anggota DPR RI PDI Perjuangan ini melanjutkan bahwa penanganan kasus tersebut bukan hanya masalah hukum, namun sudah menjadi permasalahan politik. Sehingga mendapatkan banyak catatan dan perdebatan di publik.
Baca juga : Plt Kepala Perpusnas Sambangi Kedubes RI di Moskow
"Kasus Harun Masiku oleh KPK terlanjur menjadi kasus musiman politik. Ada muncul, hilang, nanti pada musim tertentu muncul lagi, gitu ya," kata Henry.
Menurut Henry, kasus itu kembali muncul karena sikap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang belakangan kritis terhadap Pemerintah. Diduga, sikap kritis itu menjadi alasan Hasto dipanggil dua lembaga penegak hukum pada waktu bersamaan.
"Dalam pergerakan hukum dilakukan oleh Polri dan KPK terhadap Hasto Kristiyanto, telah menjadi tontonan publik bahwa Polri dan KPK sedang melakukan penegakan hukum dengan metode hukum politik," ujarnya.
Baca juga : Kemenkumham Diminta Batalkan Kepengurusan Baru PBB
Kecurigaan tersebut terlihat pada perampasan ponsel dan beberapa dokumen milik Hasto dari stafnya bernama Kusnadi. "Oleh sangat banyak pihak yang mengerti tata cara kerja KUHAP yang benar, tidak ragu menyebutnya sebagai perampokan," tuturnya.
Abraham Garuda Laksono, Anggota DPRD Provinsi Banten terpilih mengungkapkan, kasus yang menimpa Hasto Kristiyanto merupakan preseden buruk dalam penegakan hukum Indonesia.
"Mempergunakan hukum sebagai senjata politik dapat membuat masyarakat yang vokal terhadap Pemerintah menjadi takut. Mereka takut kalau mengkritik Pemerintah akan mendapatkan serangan politik seperti kepada Hasto," ujarnya.
Baca juga : Pengamat Minta Pemerintah Tak Bayar Tebusan Ke Peretas PDN, Ini Alasannya
Abraham menilai, Hasto Kristiyanto merupakan simbol perlawanan kepada Pemerintah karena berani menyuarakan kritik di saat banyak politisi takut bersuara.
"Saya sebagai anak muda berharap ini menjadi pemantik perjuangan untuk kepentingan bangsa. Jangan hanya diam saat ada sesuatu yang salah yang dilakukan Pemerintah," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
