Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi turun tangan menangani peretasan Pusat Data Nasional (PDN). Jokowi meminta sistem tata kelola data nasional diaudit secara menyeluruh supaya kejadian seperti ini tidak terulang.
Jokowi mengumpulkan jajaran menteri dan pimpinan lembaga terkait masalah data ini, di Istana Negara, Jumat (28/6/2024). Mereka antara lain Menkominfo Budi Arie Setiadi, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Lalu, ada Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh dan Direktur Network dan IT Solution PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Herlan Wijanarko. Rapat membahas serangan ransomware ke situs PDN.
Usai rapat, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan, pihaknya diminta Jokowi mengaudit tata kelola PDN yang telah diserang hacker, sejak 20 Juni lalu. "Nanti akan kami audit," ucap Yusuf.
Dia belum bisa menyebutkan ada berapa banyak instansi yang akan diaudit terkait serangan siber ini. Dia hanya menegaskan, BPKP akan melakukan audit tata kelola maupun keuangan milik kementerian/lembaga secara menyeluruh.
Mengenai dampak atau kerugian atas serangan siber itu, Yusuf mengaku belum bisa bicara banyak. Hal itu baru diketahui setelah audit dilakukan. "Kalau belum diaudit nggak ngomong-ngomong dulu," imbuhnya.
Baca juga : PAM Jaya Tekor Rp 2,5 T
Ia juga tidak menyebutkan berapa lama waktu yang ditargetkan sampai keseluruhan proses audit selesai. "Secepatnya, the sooner the better (makin cepat makin baik)," ujarnya.
Di tempat yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas memastikan, data-data di kementeriannya aman meski situs PDN diretas. Dia mengklaim, Kementerian PAN-RB punya sistem proteksi yang bekerja secara otomatis untuk membuat data cadangan. Dengan begitu, data yang hilang dapat dipulihkan.
"Kementerian PAN-RB tidak ada masalah. Kita masih ada back up, jadi aman," ujarnya.
Guna mengkaji masalah utama kasus ini, Kementerian PAN-RB bakal mencari referensi tata kelola data nasional di sejumlah negara terkait pembentukan PDN. Anas menyampaikan, di berbagai negara seperti di Kanada dan India ternyata punya unit khusus yang mengurus tata kelola lembaga.
Anas mengatakan, pemerintah akan membentuk unit pelaksana teknis menyusul peluncuran PDN pada akhir 2024. Dia menegaskan, pembentukan unit tersebut menjadi prioritas utama mengingat peluncuran PDN akan dilakukan pada akhir 2024.
Baca juga : Beberin Kondisi APBN: Sri Mulyani Kasih Kabar Baik, Juga Kabar Buruk
"Kan yang kena PDSN (Pusat Data Nasional Sementara). PDN akan kita siapkan untuk launching di akhir tahun," pungkasnya.
Bagaimana audit itu dilakukan? Ahli keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya menganalisa, audit ini kemungkinan dilakukan untuk mencari tahu sistem pengamanan data mencari solusi atas serangan siber yang diterapkan selama ini.
“Seperti, apakah menjalankan prinsip yang baik dan benar seperti business continuity dan disaster recovery," ujar Alfons, Jumat (28/6/2024).
Soal perbaikan sistemnya, kata Alfons, harus dicari lebih dulu sektor mana saja yang paling terdampak dan melihat data apa yang hilang. Dari situ baru bisa diketahui, apakah ada celah keamanan maupun kesalahan dalam konfigurasi atau kebijakannya.
"Lalu diperbaiki dan ditambal celah keamanannya supaya tidak bisa dieksploitasi. Setelah itu harus disiplin meng-update piranti lunak yang digunakan supaya ketika muncul celah keamanan baru maka tidak bisa dieksploitasi karena update dilakukan secara disiplin," jelasnya.
Baca juga : Hanya 2 Persen Data Yang Bisa Di-Back Up
Alfon melanjutkan, data yang sudah dienkripsi tidak bisa dikembalikan lagi tanpa kunci privat dan hanya dimiliki pembuat ransomware. Maka, satu-satunya cara adalah mengandalkan data cadangan.
Oleh karena itu, menurutnya, kedisiplinan dalam melakukan backup harus ditingkatkan. "Apalagi sekelas PDN yang mengelola data dari seluruh instansi dan lembaga pemerintah Indonesia," tegasnya.
Mengenai langkah yang dilakukan Pemerintah dengan tidak memberi uang tebusan kepada hacker, sudah benar. Termasuk berusaha memulihkan database yang ada.
Selain itu, dia menyebut, Pemerintah bisa meminta lembaga terkait untuk memasukkan kembali database yang lama. "Serta bahu-membahu mencoba memperbaiki data yang telah hilang selama aplikasi itu dijalankan di PDN," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
