Kinerja BUMN Kudu Lebih Baik

RM.id  Rakyat Merdeka - Sebanyak 16 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta bantuan keuangan ke Pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun 2024-2025. Perusahaan pelat merah tersebut butuh suntikan modal untuk memaksimalkan penugasan dari Pemerintah.

Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengatakan, PMN yang diminta diperkirakan mencapai Rp 44,24 triliun untuk 16 perusahaan. Mereka di antaranya, PT Hutama Karya sebesar Rp 13,86 triliun, PT Asabri sebesar Rp 3,61 triliun, PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp 1,8 triliun, PT Pelni (Persero) sebesar Rp 2,5 triliun, PT Industri Kereta Api Rp 976 miliar, dan Perum Damri sebesar Rp 1 triliun.

Selain itu, ada juga BUMN yang meminta bantuan melalui cadangan investasi APBN 2024 senilai total Rp 13,6 triliun. Dana cadangan ini diusulkan beberapa BUMN, seperti PT KAI sebesar Rp 2 triliun, PT INKA sebesar Rp 1 triliun, PT Pelni sebesar Rp 3 triliun.

Darmadi berharap, PMN ini harus benar-benar dimaksimal­kan untuk membuka peluang mendapatkan ceruk pasar yang kini terbuka lebar di era glo­balisasi seperti saat ini. Untuk itu, perusahaan negara ini harus memiliki keinginan besar masuk dalam arena kompetisi pasar.

Baca juga : Menperin Tak Nyerah Hadapi Kekuatan Besar

“Bukan malah stagnan lantaran terus dimanjakan dengan adanya PMN. BUMN (penerima PMN) harus memastikan PMN ini membuat kinerja mereka terus meningkat,” kata Benda­hara Megawati Institute itu.

Darmadi mengingatkan, PMN ini mesti dikelola dengan baik. Karena, ada PMN yang dipakai tidak sesuai peruntukannya. Dia lalu mencontohkan manajemen di Asabri yang malah cenderung merugikan keuangan negara.

“Keterbukaan dan akuntabilitas harus menjadi pedoman yang jelas bagi BUMN yang mendapatkan PMN,” lanjutnya.

Politisi PDI Perjuangan ini pun mengingatkan, BUMN yang mendapatkan PMN harus mengungkapkan secara transparan penggunaan PMN itu. Transparansi ini penting sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat.

Baca juga : Waspada, Longsor Dan Banjir Ancam Jakarta...

“Publik harus yakin bahwa PMN yang digelontorkan bisa berkontribusi terhadap pereko­nomian nasional,” lanjutnya.

Yang lebih penting dari itu, kata Darmadi, penggunaan PMN tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu atau conflict of interest.

“Karena itu, kebijakan yang diambil harus berdasarakan pada kriteria bisnis yang terukur dan memadai,” katanya.

BUMN yang mengusulkan PMN, lanjutnya, mesti dapat meyakinkan Pemerintah bahwa kinerja operasional mereka dapat benar-benar optimal. Sebab, jika tidak dibarengi dengan keinginan untuk meningkatan produktivitas dan efisiensi operasional, dana PMN ini dikhawatirkan menguap begitu saja.

Baca juga : Tim Matador Ukir Sejarah Ciamik

“Perlu pendekatan yang komprehensif agar PMN yang diberikan berdampak positif terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Salah satunya melalui transparansi tata kelola BUMN dan akuntabilitas dalam penggunaan PMN,” saran Darmadi.

Selain itu, BUMN juga perlu melakukan terobosan mencari sumber pembiayaan lainnya agar tidak terus bergantung kepada skema pembiayaan dari keuangan negara.

“BUMN dirancang untuk berkontribusi terhadap pertum­buhan ekonomi dan memberikan manfaat kesejahteraan bagi rakyat,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.