Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Desa, Bamsoet Dorong Optimalisasi BUMDes

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong agar pemerintah membuat big data potensi desa. Sebagaimana pesan Proklamator Indonesia, Bung Hatta, Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tapi karena lilin-lilin di desa. Kata Bamsoet, ini menggambarkan pentingnya pemerataan pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai sumberdaya ekonomi.

Untuk memajukan desa, pemerintah sudah melakukan melalui dana desa yang jumlahnya mencapai Rp 71 triliun. Para kepala desa bisa memanfaatkannya untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jumlah BUMDes pun terus meningkat tiap tahunnya. Dari 50.199 unit pada 2019, menjadi 51.134 unit pada 2020, kemudian 57.288 unit pada 2021 dan 60.417 unit pada 2022.

“Keberadaan BUMDes mampu mengelola perekonomian desa di seluruh Tanah Air hingga mencapai total Rp 3,06 triliun setiap tahun," ujar Bamsoet, dalam FGD tentang BUMDes, yang diselenggarakan Brain Society Center (BS Center), di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Baca juga : PLN EPI Sukses Dongkrak Ekonomi Dua Desa Binaan di Gunungkidul

Hadir antara lain Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR Ulla Nuchrawaty, Ketua Dewan Pakar BS Center Prof Didin S Damanhuri, Sekjen BS Center Dhifla Wiyani, Dewan Pakar BS Center Ana Mustamin dan Auhadillah Azizi, Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB University Sofyan Sjaf, Dekan FH UGJ Cirebon Prof. Endang Sutrisno, Peneliti BRIN Ifah Munifah, Ketua BUMDes Cisantana Agus Susanto, Ketua BUMDes Niagara Neneng Santiasi, dan Peneliti BUMDes pada IRE Sukasmanto.

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, di balik peningkatan jumlah BUMDes, juga terdapat berbagai tantangan. Pada 2019, misalnya, setidaknya terdapat 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes beroperasi tetapi belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa. Pada 2021, meningkat menjadi 12.040 BUMDes yang tidak aktif.

Menurut Bamsoet, banyak faktor penyebabnya yang harus ditanggulangi. Misalnya, BUMDes tidak berpijak pada kekuatan livelihood warga desa, terjadi disorientasi kebijakan BUMDes dan kepemimpinan desa yang tidak visioner, BUMDes tidak membuat desa menjadi berdaya akibatnya laju pembangunan pertanian dan desa melambat, BUMDes tidak didukung perencanaan bisnis berbasis data presisi, BUMDes tidak mampu mengubah mindset generasi muda, dan rendahnya sumber daya manusia di pedesaan.

Baca juga : Terima Perkumpulan KEIND, Bamsoet Dorong Lahirnya Wirausahawan Muda

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI ini menerangkan, berbagai paradoks juga masih terjadi dalam pembangunan pedesaan. Misalnya potensi desa sebagai penyedia pangan yang belum dimaksimalkan, ditandai dengan masih besarnya impor pangan. Pada tahun 2024, impor pangan diprediksi mencapai 12.437.218 ton. Terdiri dari impor beras, gula, bawang putih, daging lembu, dan jagung. 

Data lainnya, pada 2013, impor pangan diprediksi 10 miliar dolar AS. Tahun 2023, nilainya mencapai 18,76 miliar dolar AS atau lebih dari Rp 300 triliun.

“Tidak heran apabila desa dengan basis sistem ekonomi rumah tangganya yang mencapai 73 persen lebih berada di sektor pertanian, masih identik dengan ketertinggalan dan kantong kemiskinan. Sehingga tidak ada anak-anak muda yang mau menjadi petani. Ini menyebabkan 61,8 persen petani di desa berusia di atas 45 tahun, dan hanga 12,2 persen yang berusia di bawah 35 tahun," pungkas Bamsoet.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.