Rapat Pansus Haji: Penentuan Dana Haji Keputusan Kolektif

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah Kementerian Agama, Jaja Jaelani, menjabarkan seputar mekanisme keuangan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

Menurut Jaja, penentuan dana haji tidak hanya dilakukan oleh Direktur Keuangan, tetapi dilakukan bersama-sama Dirjen lain dalam menentukan besaran dana penyelenggaraan ibadah haji yang diajukan ke DPR.

Hal itu diungkapkan berdasarkan pertanyaan anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR, Jhon Kenedi Azis yang ditujukan kepada Jaja Jaelani yang saat penentuan anggaran penyelenggaraan ibadah haji 2024 masih menjabat Direktur Keuangan.

Baca juga : Keluar Pesawat Via Pintu Darurat, Ditangkap Polisi

Pertanyaan itu dilontarkan John Kenedi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

"Untuk keuangan penyelenggaraan ibadah haji, kami meminta usulan dari direktorat terkait di Kementerian Agama. Mereka (masing-masing direktorat) mengajukan anggaran sesuai dengan tupoksi yang dibutuhkan. Kemudian disatukan sebelum diajukan ke DPR. Artinya bukan Direktur Keuangan sendiri yang membuat," ujar Jaja.

Misalnya, kata Jaja, kebutuhan keuangan untuk kegiatan di dalam negeri, usulannya diajukan oleh Direktorat Dalam Negeri.

Baca juga : Rapat Gabungan MPR Sepakati Perlunya Pembentukan Majelis Kehormatan MPR

Begitu juga kebutuhan keuangan di luar negeri, maka diajukan oleh Direktorat Luar Negeri, begitu seterusnya sesuai dengan tugasnya masing-masing.

"Sementara untuk petugas haji, ujar Jaja, kewenangannya ada di Bina Petugas Haji," tuturnya.

Artinya, menurut Jaja, permasalahan penentuan anggaran untuk penyelenggaraan ibadah haji, ada koordinasi antara Direktorat Keuangan dengan direktorat-direktorat terkait lainnya.

Baca juga : Ini Kata Praktisi Hukum Soal Penolakan DPR Terhadap Putusan MK

Sehingga, katanya, muncullah besaran anggaran penyelenggaraan haji yang diajukan ke DPR.

"Jadi, masalah besaran anggaran penyelenggaraan haji yang diajukan ke DPR, merupakan keputusan kolektif," tandasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.