Bamsoet Ingatkan, Maraknya Politik Uang Hambatan Pencapaian SDGs

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) memaparkan, hasil penelitian Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Prof Burhanuddin Muhtadi, mengungkap bahwa sebanyak 33 persen (63,5 juta pemilih) atau 1 dari 3 pemilih pada Pemilu 2014 dan 2019 menerima politik uang (money politics).

Bamsoet menerangkan, maraknya money politics ini membuat politik menjadi berbiaya tinggi. Sehingga para kepala daerah, anggota legislatif, maupun yang duduk di lembaga eksekutif, pada akhirnya terjebak dalam pusaran korupsi untuk mengembalikan biaya politik pada saat kampanye. 

Dia menekankan, menghilangkan politik biaya tinggi merupakan pekerjaan rumah yang sangat penting, agar langkah Indonesia mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030 bisa terealisasi. SDGs merupakan agenda dunia yang dilegitimasi PBB, dimulai tahun 2015 dan ditargetkan selesai pada 2030. Tujuan utamanya untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi masa depan bumi sebagai rumah bersama.

Baca juga : Bamsoet Ingatkan Pentingnya Indonesia Miliki Angkatan Siber

“Korupsi merupakan salah satu hambatan terbesar tercapainya berbagai program SDGs,” ujar Bamsoet, saat membuka Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara, 'Akselerasi Pelaksanaan SDGs Guna Mengurangi Ketimpangan Ekonomi', di Jakarta, Rabu (11/9/2024). Hadir menjadi narasumber antara lain Ketua Dewan Pakar BS Center Prof Didin S Damanhuri, Peneliti Habibie Center Umar Juoro Direktur SDG’s UNPAD Prof Suzy Ana, Peneliti FEB UNPAD Yayan Satyakti, Peneliti INDEF Berly Martawardaya, dan Direktur of Global Connectivity IPB Eva Anggraini.

Bamsoet menerangkan, hasil kajian Economic and Social Council Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan, korupsi yang terjadi di dunia telah menggerogoti 5 persen dari produk domestik bruto global," ujar 

Ketua DPR ini menjelaskan, tantangan Indonesia mencapai SDGs masih sangat banyak. Salah satunya tergambar pada angka kemiskinan yang mencapai 9,03 persen (data BPS per Maret 2024) atau setara dengan 25,22 juta jiwa. Pada periode yang sama, angka ketimpangan (rasio gini) yang dicapai adalah 0,379 atau masuk dalam klasifikasi “moderat”.

Baca juga : Terapkan Prinsip GCG, Sarana Jaya dan Kanwil BPN DKI Tingkatkan Layanan Pertanahan

Kondisi tersebut membuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di setiap provinsi juga mengalami ketimpangan. Misalnya, IPM Jakarta yang mencapai skor 82,46, sementara IPM di Papua 62,25. Atau yang lebih dramatis, ketika pertumbuhan ekonomi tahun 2023 Maluku Utara mencapai 20,49 persen, berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat yang hanya mencapai 1,80 persen.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI ini menerangkan, SDGs meniscayakan ditegakkannya prinsip inklusivitas yang merangkul semua kalangan. Sehingga tidak ada yang merasa ditinggalkan dan mendorong terwujudnya keadilan prosedural serta semua pihak terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan; dan keadilan substansial, ketika kebijakan dan program pembangunan mampu menjawab persoalan-persoalan yang mengemuka.

"Gagasan SDGs menegaskan, bahwa pembangunan yang kita laksanakan harus memiliki orientasi dan visi masa depan. Karena hasil pembangunan tidak hanya untuk dinikmati generasi sekarang, tetapi juga diwariskan untuk anak cucu kita di masa depan," pungkas Bamsoet.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.