Anggota Komisi III DPR Dukung Kapolri Berantas Judi Online

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi III DPR mendukung langkah-langkah Kapolri Jenderal TNI Listyo Sigit Prabowo dalam mengungkap berbagai kejahatan ekonomi yang meresahkan masyarakat. 

Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo, menegaskan bahwa konstitusi menempatkan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Oleh karena itu, semua instruksi dan arahan dari Prabowo menjadi panduan moral dan sumber etis bagi kebijakan pemerintah.

"Presiden Prabowo sudah menyampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa perang melawan judi online, narkoba, kejahatan ekonomi, dan eksploitasi sumber daya alam adalah prioritas negara," ujar Rudianto Lallo dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2024).

Rudianto Lallo menambahkan bahwa sikap tegas Presiden Prabowo selaras dengan TAP MPR Nomor 67 Tahun 2000 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 27, yang menguji Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Baca juga : PB HMI Dukung Presiden Prabowo Berantas Warung Judol

Rudi menekankan bahwa sejak 1998, Polri tidak lagi menerapkan pendekatan militeristik. Putusan MK Nomor 27 juga menugaskan Polri untuk proaktif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Hal ini sejalan dengan paparan Pak Kapolri tadi tentang upaya penyelamatan uang dan aset negara dari ancaman kejahatan yang merusak ekonomi kita, seperti eksploitasi sumber daya alam, narkoba, dan judi online," ujarnya.

Karena itu, dia mendukung langkah-langkah Kapolri dalam menuntaskan segala kejahatan tersebut yang oleh Presiden Prabowo menyampaikan bahwa ini adalah musuh negara. Apalagi, penerapan hukum di Indonesia ini, menerapkan asas hukum universal, bahwa keselamatan dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. "Ini yang harus menjadi perhatian bersama kita Pak Kapolri," ucapnya. 

Ketua Kelompok Fraksi Nasdem ini lalu menyoroti judi online yang nilai transaksinya tembus triliunan rupiah. Hal ini pun telah disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PATK) pada rapat kerja bersama Komisi III DPR pekan lalu bahwa potensi transaksi mencurigakan di judi online maupun narkoba itu puluhan triliun. Karena itu, dia menaruh harapan besar agar data-data yangdilaporkan PPATK, meskipun data tersebut hanya fungsi intelijen, namun data-data tersebut bisa digunakan untuk diblokir atau diproses secara hukum. 

"Kalau data PPATK yang banyak rekening transaksi mencurigakan di judi online maupun narkoba itu bisa diblokir langsung, saya kira potensi penyelamatan negara luar biasa," ungkapnya.

Baca juga : Raker Komisi III DPR dengan Kapolri, Bamsoet Minta Penegakan Hukum Judol Ditingkatkan

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa pihaknya bertekad menuntaskan judi online ini sebagaimana arahan Presiden. Karena itu, pihaknya selalu berkoordinasi setiap hari dengan PPATK terkait data awal yang masih bersifat intelijen ini.

"Data PPATK yang bersifat intelijen ini harus kemudian kita tuangkan menjadi data yang bisa digunakan untuk penyidikan. Karena itu tentunya kami perlu bertemu berkali-kali untuk bisa menyambungkan data itu atau memperjelas data intelijen itu menjadi alat bukti yang bisa kita gunakan untuk penyidikan," tegasnya. 

Yang jelas, tegas Kapolri, pihaknya tidak pernah berhenti dalam penuntasan kasus judi online. Penuntasan ini tentunya sampai ke dengan jaringan yang terlibat di dalamnya. "Tadi saya sudah sampaikan bahwa kami tidak akan ragu-ragu untuk memberantas dari akar sampai paling atas. Bahkan saya Pak, kalau saya kedapatan menerima judi online, saya besok pagi mundur Pak. Dan juga terhadap anggota saya, saya sudah perintahkan untuk berantas judi online," lanjut Kapolri. 

Bagi Kapolri, anggota kepolisian yang enggan memberantas judi online ini hanya dua. Pertama, dia terlibat, atau membiarkan atau bahkan takut. "Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silakan mundur. Sama dengan saya Pak. Oleh karena itu, ini menjadi kebutuhan kami untuk menuntaskan masalah judi online ini," tegasnya lagi.

Baca juga : Kapolri: Gunawan Sadbor Jadi Duta Antijudi Online

Kapolri memastikan telah memerintahkan seluruh jajarannya di internal kepolisian, Divpropam hingga kepada ke para Kapolda untuk melakukan pengecekan setiap hari. Sehingga paling tidak, jika ditemukan ada anggota yang terlibat sebagai pemain judi online, bisa dihentikan. "Berikan pembinaan-pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Kemudian yang terlibat yang ragu-ragu untuk diproses. Saya kira itu komitmen kami," tegasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.