Ratusan Hewan Ternak Mati, DPR Prihatin Wabah PMK Kembali Merebak

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi IV DPR prihatin wabah Penyakit Mulut dan Kuku kembali menyerang hewan ternak milik para peternak. Di Jawa Timur, setidaknya 6 ribu lebih ternak sapi yang terpapar PMK dan ratusan diantaranya mati.

"Kami berharap Kementerian Pertanian (Kementan) harus segera melakukan tindakan cepat dengan mengisolasi wilayah-wilayah yang terkena wabah PMK, bekerja sama dengan Pemerintah daerah," seru anggota Komisi IV DPR Hindun Anisah, dalam keterangannya, Kamis (9/1/2025).

Hindun menegaskan, gerak cepat dari Pemerintah sangat diperlukan mengingat penyebaran Wabah PMK sangat cepat. Di satu sisi, hingga saat ini, tidak ada obat hewan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan yang terpapar PMK.

Untuk itu, dia mendesak Pemerintah segera bertindak mengatasi lonjakan wabah PMK dengan melakukan isolasi dan karantina wilayah terdampak.

Baca juga : Jaksa Agung Tegaskan Tak Ada Persaingan Kejagung Dengan KPK

"Ternak-ternak yang terkena wabah bisa segera dikarantina agar penyebaran wabah bisa terkendali," tegasnya.

Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengungkapkan hampir seluruh wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur saat ini mengalami wabah PMK.

Beberapa daerah yang mengalami peningkatan lonjakan kasus wabah PMK, di antaranya, Lamongan, Lumajang dan Rembang.

Sepanjang November dan Desember 2024, Dinas Peternakan Jawa Timur menerima laporan 6072 ekor ternak yang terpapar PMK. Sebanyak 282 ekor diantaranya mati. Wabah PMK ini bahkan telah merebak di 30 kota/kabupaten dari total 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Baca juga : UE Bahas Pengiriman Pasukan Ke Ukraina

"Hingga saat ini, total kasus PMK yang telah dilaporkan mencapai 8.483 kasus dengan jumlah kematian 223 kasus, dan pemotongan paksa sebanyak 73 kasus. Data tersebut tersebar di 9 Provinsi, termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur,” ungkapnya.

Pemerintah, sambung politisi yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari ini juga harus menerapkan protokol khusus untuk mengawasi lalu lintas perdagangan hewan antar wilayah.

Dia pun meminta sebaiknya ada pelarangan lalu lintas hewan dari kantong wabah PMK ke wilayah lain. "Dengan demikian potensi persebaran PMK bisa ditekan dan hewan yang masih sehat tidak terinfeksi," sarannya.

Lebih lanjut, Hindun juga menyarankan agar Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus PMK ini agar wabah bisa terkendali. Satgas PMK bisa melakukan tracking dan melakukan vaksinasi secara massal kepada ternak-ternak di wilayah terjangkit PMK.

Baca juga : Kedutaan Besar Turki Di Suriah Kembali Beroperasi Setelah 12 Tahun Tutup

"Kita tidak ingin wabah ini terus terjadi apalagi menjelang momentum Ramadan atau Hari Raya Idul Adha yang umumnya membutuhkan suplai daging tinggi," katanya.

Selain itu, sambung legislator daerah pemilihan Jawa Tengah II ini, sosialisasi dan edukasi kepada para peternak juga mutlak diperlukan untuk penanganan hewan yang terinfeksi PMK. Edukasi secara intensif ini harus dilakukan oleh Kementan melibatkan Dinas Peternakan.

Hal ini penting untuk mencegah kesalahanan penanganan oleh peternak kepada hewan yang telah terinfeksi PMK.

"Langkah isolasi, pengendalian lalu lintas hewan, pengobatan hewan terdampak, hingga langka pencegahan harus dilakukan secara serentak dan cepat karena wabah ini sangat merugikan peternak kita," pungkasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.