Anggota DPR Minta KSO Kawasan Resapan Air Di Puncak Dibatalkan Demi Hukum

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya mendesak seluruh Kerja Sama Operasi (KSO) mitra PTPN di kawasan resapan air di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dibatalkan demi hukum.

Dia menyoroti kebijakan tata ruang yang berubah secara sistematis justru membuka jalan bagi eksploitasi kawasan yang seharusnya dilindungi.

Asep menyoroti perubahan dalam Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat tahun 2022, yang menurutnya, menjadi celah masuknya berbagai kepentingan. Salah satu yang ia soroti adalah perubahan status Gunung Mas yang kini dijadikan kawasan permukiman.

Baca juga : Analis Prediksi Nilai Tekanan Di IHSG Tak Akan Merambat Jauh

"Saya menangkapnya seperti by design. Perda RTRW-nya diubah," ujar Asep saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu mengungkapkan, proyek-proyek ini tidak hanya melanggar aturan tata ruang yang ditetapkan pemerintah pusat, tetapi menjadi penyebab besar terjadinya bencana lingkungan.

Dia mendapat laporan bahwa ada aliran hulu sungai Ciliwung yang seharusnya berkelok-kelok tapi diluruskan demi kepentingan bisnis.

Baca juga : Diperiksa Komisi Kejaksaan, JAM Pidsus Dinyatakan Clear

"Ini kan keterlaluan, saya nggak habis pikir kok bisa sampai ke situ pikirannya. Asal Bapak tahu, ketika pihak kabupaten memberikan fasilitas dan kemudahan izin kemudahan di atas kawasan resapan, mestinya PTPN sebagai prinsipal jangan sampai terbawa arus juga. Sikap saya jelas, batalkan seluruh KSO para mitra dengan PTPN di kawasan Puncak," tegasnya.

Selain itu, Asep juga mengkritisi dugaan praktik korupsi dalam proyek-proyek tersebut. Dia menyebut direksi perusahaan yang terlibat diduga melakukan penggelapan dana dari berbagai KSO, sementara para pekerja justru mengalami kesulitan ekonomi.

"Menjadi ironi saat para pekerjanya megap-megap kesulitan," kata Asep.

Baca juga : Pekerja Bandara Mogok Kerja, Ratusan Penerbangan Di Jerman Dibatalkan

Karena itu, dia mendesak adanya tindakan nyata untuk mengatasi dampak buruk proyek-proyek tersebut. Termasuk pemulihan kembali fungsi resapan air melalui penghijauan.

Menurutnya, keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas utama demi mencegah bencana yang lebih besar di masa depan.

"Yang harus dilakukan oleh PTPN ke depan adalah penghijauan kembali dapat dilakukan secara massif. Mudah-mudahan duka tidak lagi ada di Bogor hingga Bekasi. Malu sekali kita," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.