Komunikasi Publik Pemerintah Mesti Terarah Dan Berempati

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan mendorong Pemerintah memperbaiki komunikasi publik ke masyarakat dalam menyampaikan isu-isu, kebijakan dan capaian Pemerintah sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan mengatakan, komunikasi publik yang dibangun mesti bisa lebih terarah, terpadu, dan ada empati. Komunikasi ini bukan hanya terkait pesan yang akan disampaikan ke masyarakat, tetapi juga kaitannya dengan keterpaduan informasi.

“Dengan adanya Lembaga Komunikasi Presiden, harusnya komunikasi yang dibangun bisa lebih terarah, terpadu dan yang paling inti itu komunikasi publiknya itu harus ada empati,” kata Irawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Dia menyoroti kisruh pernyataan yang dilontarkan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi terkait teror yang dialami wartawan Tempo, Francisca Christy Rosana alias Cica.

Baca juga : Waspada, Pinjol Ilegal Gencar Cari Mangsa

Pernyataan Hasan dinilai tidak sepantasnya dilontarkan oleh pejabat Pemerintah.

“Itu kan tidak punya empati terhadap masyarakat, khususnya terhadap kebebasan pers. Harusnya dia punya empati,” ucapnya.

Politisi muda Fraksi Golkar ini menilai, Kantor Komunikasi Presiden sebagai corong informasi formal dari Pemerintah harusnya lebih berhati-hati dalam melontarkan pernyataan yang terkait dengan hal-hal yang sensitif di publik.

Apalagi, Kantor Komunikasi Presiden ini punya peran dan tugas seperti koordinator untuk juru bicara Pemerintah dan kementerian/lembaga. Sehingga harusnya intens dengan setiap kementerian, badan, lembaga dalam memberikan informasi.

Baca juga : Tindak Tegas Dong Pelaku Kecurangan Takaran Beras

Jadi, harusnya komunikasi Pemerintah ini lebih bagus karena ditangani satu kelembagaan tersendiri. Mereka bisa fokus terhadap tugas pokok dan fungsinya dibanding yang lalu-lalu.

“Artinya, ada penguatan kelembagaan karena Presiden Prabowo menganggap bahwa komunikasi Presiden, Istana terhadap publik itu penting. Makanya dikuatkan kelembagaannya,” ungkapnya.

Dengan adanya penguatan ini, Kantor Komunikasi Presiden dapat memperkuat akses terhadap diseminasi informasi hingga akses informasi dari istana atau kebijakan-kebijakan Pemerintah secara umum. Jadi, ketika ada isu yang menyimpang dan menyudutkan Pemerintah, Kantor Komunikasi Presiden bisa meluruskan isu tersebut.

“Misalnya terkait revisi Undang-Undang TNI, Undang- Undang Polri, macam-macam. Jadi harusnya mereka memberikan penjelasan itu tidak hanya terhadap apa yang ditanyakan. Tetapi juga apa yang dikerjakan oleh Pemerintah, Presiden dan itu harus jelas,” sarannya.

Baca juga : Mau Ngadu Nasib Di DKI Kudu Punya Skill

Untuk itu, dia berharap besar agar pesan Presiden Prabowo terkait pentingnya perbaikan komunikasi publik ini dapat benar-benar dijalankan. Ke depan, Kantor Komunikasi Presiden dapat merespons pertanyaan publik dengan baik, jelas dan komprehensif.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.