DPR Happy Dana Riset Naik Jadi Rp 12 Triliun

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto menambah dana riset perguruan tinggi sebesar Rp 12 triliun pada tahun 2026. Jumlah tersebut naik Rp 4 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp 8 triliun.

Anggota Komisi XI DPR Muhammad Kholid menilai, keputusan tersebut akan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang bertumpu pada ilmu pengetahuan, inovasi, dan peningkatan nilai tambah industri nasional.

Namun, peningkatan anggaran harus diarahkan secara terintegrasi dengan kebutuhan strategis industri nasional. Sehingga, hasil riset tidak berhenti pada kuantitas publikasi akademik semata, tetapi berujung pada lahirnya teknologi, produk, dan solusi nyata.

Baca juga : Wamenhaj Ikut Lari Dan Makan Bareng Peserta

“Riset juga harus ditempatkan sebagai instrumen utama transformasi ekonomi. Karena dari sanalah lahir inovasi, industrialisasi berbasis teknologi, dan penguatan daya saing nasional,” kata Khalid dalam keterangannya, Sabtu (17/1/2026).

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menambah alokasi dana riset dan inovasi sebesar Rp 4 triliun untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Sehingga, total dana riset dan inovasi pada tahun 2026 menjadi sebesar Rp 12 triliun.

Hal itu disampaikan Prabowo saat mengumpulkan para akademisi yang terdiri dari, rektor dan guru besar perguruan tinggi negeri maupun swasta di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Baca juga : Mentan Terapkan Skema Padat Karya Di Sumatera

Khalid melanjutkan, keputusan tersebut menandai menguatnya komitmen negara untuk mengejar ketertinggalan struktural Indonesia dalam bidang inovasi. Terlebih berdasarkan data Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) per Maret 2025, belanja riset Indonesia masih berada di kisaran 0,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Jumlah tersebut jauh di bawah sejumlah negara ASEAN seperti Malaysia dan Thailand yang telah mendekati 1 persen, serta Singapura yang mencapai sekitar 1,8 persen dari PDB. “Perbandingan ini harus dibaca secara jujur dan objektif,” kata sekretaris jenderal (sekjen) DPP PKS ini.

Dia menambahkan, hampir semua negara yang berhasil membangun basis industri kuat dan ekonomi bernilai tambah tinggi menjadikan riset sebagai prioritas fiskal jangka panjang. Karena itu, peningkatan dana riset perguruan tinggi tidak dipandang sebagai kebijakan sektoral semata, melainkan sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi nasional.

Baca juga : Gelar Istighosah Di Pandeglang, PSI Banten Ajak Warga Doakan Korban Bencana

“Riset harus menjadi jembatan antara dunia akademik, kebutuhan industri, dan agenda hilirisasi sumber daya nasional,” saran anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini.

Kebijakan Presiden Prabowo tersebut juga menjadi momentum membangun ekosistem inovasi nasional yang berkelanjutan, memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga riset, dan dunia usaha. Yang paling penting mempercepat transisi Indonesia menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan nilai tambah tinggi.

Khalid mengingatkan negara-negara yang unggul saat ini adalah negara yang puluhan tahun lalu secara konsisten menjadikan riset sebagai mesin industrialisasi dan kemajuan. “Indonesia harus bergerak lebih cepat dan lebih berani ke arah tersebut,” tandasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.