Robert Kardinal Dukung Prabowo Dongkrak Kualitas SDM Generasi Muda Papua

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Pusat didukung terus bikin terobosan besar di sektor pendidikan dan kesehatan bagi generasi muda di Papua. Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Robert J. Kardinal menegaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) generasi muda Papua dapat dimulai hanya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9,4 triliun.

Menurut Robert, dana tersebut cukup untuk mengoperasikan 3.772 Sekolah Dasar (SD) di seluruh Papua dengan pola Sekolah Sepanjang Hari (SSH), sebuah model pendidikan yang diyakini mampu memberikan dampak signifikan terhadap pembentukan karakter, kecakapan akademik, dan kualitas hidup anak-anak Papua.

"Kalau misalnya Pak Presiden Prabowo sungguh ingin mengangkat kualitas SDM Papua, cukup alokasikan Rp 9,4 triliun. Itu sudah bisa menjalankan ribuan SD di Papua dengan sistem Sekolah Sepanjang Hari," kata Robert dalam keterangannya, Selasa (27/1/2026).

Robert bilang, Sekolah Sepanjang Hari (SSH) merupakan model pendidikan di mana siswa belajar dari pagi hingga sore untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, karakter, dan interaksi. Selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Papua, juga untuk mengatasi persoalan stunting melalui penyediaan makanan bergizi di Papua.

"Selama pembelajaran, anak-anak juga akan mendapat makan tiga kali sehari, yakni sarapan pagi, makan siang, dan sore," ungkapnya.

Baca juga : Bentuk Tim Kajian, Prabowo Fokus Beresin Banjir Jawa

Sejatinya, lanjut anggota Komisi IV DPR RI ini, SSH sudah berlangsung di beberapa wilayah di Papua. Dalam penerapannya, SSH berlangsung mulai pukul 06.00 diawali sarapan pagi, kemudian aktivitas belajar hingga pukul 13.00, dilanjutkan istirahat makan siang, kemudian kegiatan ekstrakurikuler serta tambahan pembelajaran pada sore hari hingga pukul 17.00 dan makan sore.

Hanya saja, jumlah SSH ini, sambung Robert, masih terbatas karena persoalan anggaran. Adapun anggaran SSH ini, sama sekali tidak menggunakan APBN, alias 100 persen bersumber dari APBD dan dana kampung.

"Jika ini dijalankan serentak dan konsisten di seluruh tanah Papua, dampaknya akan sangat signifikan bagi kualitas SDM anak Papua, terutama di kampung-kampung," tegasnya.

Makanya, dia mendorong agar ada dukungan anggaran yang signifikan untuk mendorong peningkatan generasi muda Papua melalui SSH ini. Toh secara fiskal, Pemerintah sama sekali tidak kesulitan menyediakan anggaran tersebut.

Sebab, Rp 9,4 triliun hanya setara 10 persen dari total kontribusi PT Freeport Indonesia kepada negara pada tahun 2024 yang mencapai Rp 94 triliun, baik melalui pajak, penerimaan negara bukan pajak, royalti, maupun dividen.

Baca juga : Robert Kardinal Dorong Perluasan Akses Dan Lokasi Sekolah Rakyat Di Papua

Namun untuk tahap awal pada tahun 2026, lanjutnya, Pemerintah tidak perlu langsung menggelontorkan seluruh anggaran tersebut. Program dapat dimulai melalui pilot project dengan alokasi sekitar Rp 1 triliun untuk diterapkan di 400 SD terlebih dahulu.

"Dana Rp 1 triliun untuk tahap awal program ini hanya sekitar 1 persen dari kontribusi Freeport tersebut. Ini angka yang sangat kecil dibandingkan manfaat jangka panjang yang akan diperoleh bangsa," ujarnya.

Selain itu, Robert juga mengingatkan bahwa transfer dana dari pemerintah pusat ke Papua pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp 70 triliun. Artinya, ruang fiskal untuk melakukan penajaman kebijakan di sektor pendidikan masih sangat terbuka.

"Rp 94 triliun itu baru dari Freeport. Belum termasuk kontribusi dari BP Tangguh, Gag Nickel, dan perusahaan besar lainnya yang beroperasi di Papua," katanya.

Dia menegaskan, dana Rp 9,4 triliun untuk perbaikan pendidikan di kampung-kampung Papua, yang jumlahnya mencapai sekitar 8.000 kampung, bukanlah dana hibah atau belas kasihan. Dana tersebut merupakan bagian dari kontribusi besar Papua terhadap keuangan negara.

Baca juga : Dapat Becak Listrik Prabowo, Penarik Lansia Grobogan: Lebih Mudah Cari Nafkah

Dengan skema yang jelas, angka yang rasional, dan dampak yang terukur, Robert menilai Pemerintah tinggal membutuhkan keberanian politik untuk menjadikan pendidikan Papua sebagai prioritas nasional yang nyata, bukan sekadar jargon pembangunan.

"Papua sudah memberi terlalu banyak memberi kepada republik ini. Sudah saatnya Pemerintah memberikan sesuatu yang benar-benar signifikan demi masa depan generasi muda Papua," pungkas Robert.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.