Senator Kalbar: Data Sensus Bantu Pemerintah Rencanakan Kebijakan

RM.id  Rakyat Merdeka - Senator asal Kalimantan Barat, Maria Goreti berharap Badan Pusat Statistik (BPS) sukses menggelar sensus penduduk 2020. Karena hal ini akan sangat berpengaruh bagi pemerintah dalam merencanakan, sebuah kebijakan. 

Hal ini diutarakan Maria saat menghadiri rapat teknis daerah BPS Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat yang diadakan di Hotel Swiss-Bell, Singkawang, belum lama ini. 

Dalam sambutannya Maria Goreti mengatakan data yang valid akan menentukan sebuah kebijakan yang tepat sasaran dan pada gilirannya akan membantu masyarakat untuk menikmati kesejahteraannya. “Data ini akan banyak membantu pemerintah  dalam merencanakan, memutuskan, dan mengevaluasi sebuah kebijakan,” kata Maria.

Baca juga : Bendung Corona, Pemerintah RI Tangguhkan Bebas Visa dan Atur Pemegang Kitas

"Jujur saja selama ini saya selalu menggunakan data Kalbar dalam angka dalam rapat-rapat di Komite 1 dengan rekan kerja di Jakarta. Data indeks pembangunan manusia, pendidikan, tingkat kemiskinan, dan lain sebagainya menjadi acara dalam rapat dengan kementerian terkait," kata Senator yang menjalani periode keempat mewakili Kalimantan Barat. 

Hadir dalam rapat teknis ini antara lain Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji bersama Ketua BPS Kalimantan Barat Moh Wahyu Yulianto. Gubernur  Kalimantan Barat menantang BPS agar data kependudukan valid walaupun dilakukan sepuluh tahun sekali. 

“Banyak kepala daerah ragu-ragu dalam menentukan Dana Alokasi Umum (DAU) karena disparitas data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan data catatan sipil selisih  5 hingga 10 persen,”  ujarnya dalam sambutan pembukaan. 

Baca juga : Cegah Corona Meluas, PSR Sarankan Pemerintah Lockdown Bali

Sutarmidji meminta kevalidan data akan memudahkan kepala daerah membuat perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah.

Dalam sesi dengan Maria Goreti, Wahyu berterimakasih atas dukungan, supportnya untuk BPS. "BPS dalam bekerja dapat menjadi berkat kalau menyajikan data yang benar sehingga membantu para pembuat kebijakan pemerintah yang benar dan tepat sasaran tetapi juga bisa menjadi kutuk ketika kami menyajikan data yang tidak kredibel," ujar Wahyu.

Adapun, konsep penduduk menurut BPS adalah warga negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun. BPS akan bekerja keras untuk dapat mengolah data kependudukan yang berkaitan dengan kelahiran, umur, pekerjaan,  informasi perumahan, demografi sebagai dasar menentukan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah ke depan. [KRS]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.