Kelas Menengah, Tolong Diperhatikan

 Sebelumnya 
Ia memperingatkan, jika tekanan biaya hidup terus meningkat sementara perlindungan sosial tidak menjangkau kelompok menengah, sebagian masyarakat berisiko turun kelas secara ekonomi. 

"Kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Dan kalau sudah turun, naik lagi itu susah. Ini yang harus hati-hati," tegasnya. 

Menurut Budi, pemerintah perlu melihat persoalan ini secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari sisi stabilitas makroekonomi, tetapi juga dari dampaknya terhadap kemampuan belanja rumah tangga. Ia menambahkan, pemerintah perlu menjaga agar tekanan biaya hidup tidak semakin menggerus konsumsi masyarakat. 

Baca juga : Angkanya Triliunan, Para Menteri Rame-rame Minta Tambahan Anggaran

Menurutnya, konsumsi rumah tangga merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, perlindungan terhadap daya beli kelompok menengah perlu menjadi bagian dari strategi stabilisasi ekonomi ke depan. 

"Kita harus menjaga agar daya beli tidak terus tergerus. Kalau konsumsi rumah tangga melemah, dampaknya akan menjalar ke banyak sektor," pungkasnya. 

Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman mendorong, Pemerintah memperbaiki penyaluran subsidi dan memperkuat perlindungan sosial agar kelas menengah juga dapat diselamatkan. 

Baca juga : Usul DPR Cegah Pemborosan, MBG Distop Sementara Di Masa Libur Sekolah

Menurut dia, kelompok ini kerap berada dalam posisi sulit karena tidak menerima bantuan sosial, tetapi harus menanggung kenaikan harga energi, biaya transportasi, dan kebutuhan hidup lainnya. 

"Kelompok ini, khususnya pekerja formal, pelaku UMKM, dan rumah tangga berpendapatan tetap. Padahal, kelas menengah merupakan tulang punggung konsumsi domestik yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Rizal. 

Karena itu, Indef menyarankan Pemerintah tidak hanya mengandalkan bantuan tunai jangka pendek. Pemerintah perlu memperkuat daya beli masyarakat melalui berbagai kebijakan, antara lain menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), memberikan insentif pajak bagi pekerja terdampak, menjaga pasokan pangan, serta memperluas fasilitas transportasi bagi pekerja komuter. 

Baca juga : Pasar Respons Positif Kebijakan Ekonomi RI, Modal Asing Masuk 45,9 T

Sebelumnya, Bank Dunia mengingatkan, tekanan terhadap kelas menengah masih cukup besar. Dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, lembaga tersebut menilai kondisi pasar kerja memang membaik, tetapi kualitas pekerjaan yang tersedia masih menjadi tantangan. 

Selama periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025, Indonesia menciptakan 1,9 juta lapangan kerja baru dan tingkat pengangguran turun menjadi 4,9 persen. Namun, sebagian besar pekerjaan baru berasal dari sektor dengan produktivitas dan pendapatan yang relatif rendah. 

Akibatnya, jumlah masyarakat yang masuk kategori kelas menengah justru terus menyusut. "Proporsi pekerja yang memperoleh pendapatan kelas menengah turun tajam dari 14,5 persen pada 2018 menjadi sekitar 7 persen pada 2025," ungkap Bank Dunia. [BYU]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.