Komisi V DPR Minta Pemprov Jabar Percepat Pembebasan Lahan Proyek Strategis

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi V DPR Fraksi PKB Sudjatmiko menegaskan percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat (Jabar) membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini dilakukan agar berbagai proyek strategis dapat berjalan tepat waktu serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Sudjatmiko saat Kunjungan Kerja Komisi V DPR di Gedung Pakuan, Bandung, Jabar, Jumat (3/7/2026).

Menurutnya, Jabar sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia memerlukan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, sekaligus memperkuat ketahanan terhadap bencana hidrometeorologi.

Baca juga : ASDP dan Pemprov Jatim Percepat Transformasi Pelabuhan Ketapang

"Sinergi menjadi kunci agar setiap proyek strategis dapat terealisasi tepat waktu dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Sudjatmiko dalam keterangannya, Sabtu (4/7/2026).

Ia mengatakan, salah satu tantangan utama yang masih dihadapi dalam pembangunan infrastruktur adalah lambatnya proses pembebasan lahan. Padahal, pemerintah pusat melalui kementerian teknis telah menyiapkan berbagai program beserta dukungan anggarannya. Apabila persoalan tersebut tidak segera diselesaikan di tingkat daerah, pembangunan berpotensi mengalami keterlambatan dan menghambat penyerapan anggaran negara.

Sudjatmiko mencontohkan, pembangunan flyover di Kota Bekasi yang secara teknis telah siap. Namun, masih memerlukan percepatan penyelesaian pembebasan lahan agar proses konstruksi dapat segera dimulai. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapan sebelum proyek memasuki tahap pelaksanaan.

Baca juga : DPRD Klungkung Minta Pemkab Benahi Pengelolaan Keuangan Daerah

Selain pembangunan jalan dan jembatan, Komisi V DPR juga memberikan perhatian terhadap penanganan banjir yang masih menjadi persoalan di berbagai wilayah Jabar.

Sudjatmiko menilai, upaya tersebut harus dilakukan secara komprehensif melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air, penataan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, normalisasi sungai, hingga penyediaan hunian layak bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir.

"Kita membutuhkan perencanaan tata ruang yang baik, menjaga kawasan resapan air, memperkuat penghijauan di sepanjang bantaran sungai, serta menyiapkan solusi permukiman yang aman bagi masyarakat," ujarnya.

Baca juga : Politisi Kebon Sirih Desak Pemprov DKI Audit Seluruh Proyek Galian di Jakarta

Dirinya juga mendorong Pemerintah Provinsi Jabar dan seluruh pemerintah kabupaten/kota menyiapkan usulan program yang memenuhi readiness criteria sehingga dapat memperoleh dukungan pendanaan melalui berbagai skema pemerintah pusat, termasuk Instruksi Presiden (Inpres).

Adapun, kesiapan dokumen perencanaan akan meningkatkan peluang daerah memperoleh alokasi anggaran.

"Komisi V DPR akan terus mengawal pembangunan infrastruktur agar berjalan sesuai target," tegasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.