Komisi X Harap Pemerintah Gencarkan Sosialisasi SE 2026

RM.id  Rakyat Merdeka - Masih banyak masyarakat yang ragu memberikan data terkait Sensus Ekonomi (SE) 2026. Senayan meminta Pemerintah menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat guna menyukseskan SE 2026.

Wakil Ketua Komisi X DPR MY Esti Wijayati mengatakan, manfaat SE 2026 kerap ditanyakan masyarakat yang ragu memberikan data. Mereka khawatir informasi yang disampaikan akan berdampak negatif pada status bantuan sosial yang diterima.

Selain itu, sebagian juga khawatir pada besaran pajak yang harus dibayar kepada Pemerintah.

"Pemerintah bersama BPS perlu melakukan sosialisasi terus-menerus agar masyarakat memahami bahwa data itu digunakan untuk kepentingan penyusunan kebijakan publik. Agar masyarakat tidak lagi takut bahwa apa yang disampaikan akan membuat pajak menjadi tinggi atau kehilangan bantuan sosial tertentu,” ujarnya, Minggu (5/7/2026).

Baca juga : Kapolri Serukan Menjaga Persatuan Dan Kesatuan

Dia menegaskan, masyarakat juga harus diedukasi bahwa memberikan data yang benar merupakan sebuah kewajiban. Dengan itu, masyarakat akan dengan sadar dan sukarela memberikan data saat petugas sensus datang.

Dia meminta masyarakat memahami kegunaan sensus sehingga sadar memberikan datanya tanpa rasa takut. Pihak terkait harus terus-menerus memberikan pemahaman bahwa data itu diperlukan untuk kebijakan Pemerintah. “Agar masyarakat tidak merasa kehilangan sesuatu karena memberikan informasi jujur dan akurat kepada para petugas lapangan,” ucapnya.

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menambahkan, keberhasilan SE 2026 bergantung pada strategi komunikasi yang efektif agar masyarakat memahami tujuan sensus. Penyampaian informasi yang tepat akan membantu meluruskan berbagai disinformasi, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk memberikan data secara jujur kepada pihak berwenang.

Dia menjelaskan, masih banyak informasi keliru mengenai SE 2026, terutama di medsos. Berbagai informasi yang tidak sepenuhnya benar itu perlu segera diluruskan melalui sosialisasi yang lebih masif dan tepat sasaran kepada masyarakat. Agar mereka tidak lagi termakan oleh berbagai hoaks yang beredar.

Baca juga : Jaga Kekompakan, Jangan Terhasut Berita Tak Benar

Komunikasi publik yang baik akan membuat responden merasa tenang saat memberikan informasi. Dengan demikian, data yang diperoleh Badan Pusat Statistik (BPS) bisa menggambarkan kondisi ekonomi secara akurat.

“Itu jadi dasar Pemerintah menyusun kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah dengan lebih menyeluruh,” terangnya.

Dia mengakui, sebagian pelaku ekonomi khawatir data yang diberikan berdampak pada besaran pajak atau menimbulkan konsekuensi merugikan. Makanya, Pemerintah bersama BPS perlu menjelaskan bahwa tujuan sensus adalah menyediakan data berkualitas untuk menghasilkan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran bagi seluruh pelaku usaha tersebut.

Hetifah menekankan, harus ada strategi komunikasi efektif, dan tidak hanya memperluas jangkauan informasi, tapi juga menggunakan pendekatan sesuai karakteristik masyarakat. Informasi yang lebih luas dan tepat sasaran kepada para pelaku ekonomi diharapkan membuat mereka bisa menjadi pemberi informasi yang baik serta tidak khawatir.

Baca juga : Perpres No 111 Tahun 2025, PKB Setuju LGBTQ Ancaman Nonmiliter

Lebih lanjut, dia mengapresiasi kerja BPS beserta petugas SE 2026 yang menjalankan tugas secara profesional di tengah tantangan pelaksanaan yang kompleks. “Dedikasi para petugas diharapkan mampu menghasilkan data ekonomi akurat dan mutakhir sebagai landasan bagi Pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan nasional ke depan,” ucapnya.

Sejalan dengan itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan, masyarakat tidak perlu ragu memberikan informasi kepada petugas sensus. Seluruh data responden dijamin kerahasiaannya dan hanya dimanfaatkan untuk penyusunan statistik sebagai dasar perumusan kebijakan Pemerintah. Karena jika masyarakat terdata, mereka punya suara dalam kebijakan.

Menurut Amalia, semakin lengkap data yang diperoleh, semakin akurat pula kebijakan yang dapat disusun Pemerintah sesuai kondisi ekonomi masyarakat. “Itu sekaligus memastikan masyarakat tidak terlewat dalam memperoleh berbagai intervensi kebijakan yang diberikan Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tandasnya. PYB

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Selasa, 7 Juli 2026 dengan judul "Banyak Disinformasi Beredar Di Medsos Komisi X Harap Pemerintah Gencarkan Sosialisasi SE 2026"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.