DPR Soroti 70 Persen Alumni Magang Terombang-ambing

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan menyoroti rendahnya angka penyerapan tenaga kerja dalam Program Magang Nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Dari 44.717 peserta magang, sebanyak 70 persen belum mendapatkan tempat kerja.

Anggota Komisi IX DPR Sahidin menyoroti data evaluasi internal dalam Program Magang Nasional yang diinisiasi sejak 2020 dengan jumlah peserta magang naik tiga kali lipat dari 16.055 menjadi 44.717 peserta pada 2024. Tapi berdasarkan fakta di lapangan, hanya 30 persen alumni magang yang berhasil mendapatkan tawaran kerja langsung dari perusahaan mitra.

Sebaliknya, kata Sahidin, mayoritas peserta magang atau sebesar 70 persen terombang-ambing setelah magang selama 6 bulan. Rinciannya 34 persen belum ditawari dan 36 persen dipastikan tidak ditawari. "Jika begini terus, artinya program ini gagal karena hanya memuaskan kita sesaat. Keluar magang 6 bulan, mereka kembali menganggur," tandas Sahidin di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Sahidin melanjutkan, pada Program Magang Nasional 2025, jumlah pendaftar menembus angka 370,5 ribu orang. Dari jumlah itu sebanyak 102,6 ribu peserta lolos dan diterima magang di 11.772 perusahaan. Namun, ia meragukan keakuratan metode evaluasi dampak program yang selama ini didominasi oleh indikator output dan survei kepuasan berbasis daring (online).

Seharusnya, kata Sahidin, Kemenaker dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melakukan pelacakan langsung secara mendalam dengan metode by name, by address (berdasarkan nama dan alamat). Langkah pelacakan model tersebut dinilai jauh lebih valid daripada sekadar bersandar pada angka kepuasan survei peserta yang mencapai 84,53 persen atau kepuasan dunia usaha sebesar 84,55 persen.

Baca juga : RI-China Kembangkan Vaksin Demam Berdarah

"Yang utama adalah berapa lama masa tunggu mereka hingga benar-benar bekerja menetap," imbuhnya.

Dengan itu, Sahidin mendesak adanya integrasi konkret antara program magang Kemenaker dengan ekosistem sertifikasi kompetensi nasional milik BNSP yang sebenarnya sudah sangat kokoh.

Terlebih, per 1 Juli 2026, BNSP tercatat memiliki infrastruktur raksasa yang mencakup 1.857 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Termasuk 788 LSP di SMK, 69.917 Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan 80.796 asesor. "Bahkan, sistem sertifikasi Indonesia telah diakui secara internasional oleh 17 negara," jelasnya.

Sehingga, kata dia, sangat disayangkan jika modal strategis berupa kapasitas sertifikasi yang besar dan pengakuan di 17 negara ini berjalan sendiri-sendiri tanpa terhubung secara sistematis dengan penempatan kerja alumni magang. "Itu berisiko membuat bonus demografi kita tidak termanfaatkan secara optimal," kritik legislator asal Riau ini.

Baca juga : Pengadaan Rudal BrahMos Prioritaskan Alih Teknologi

Sahidin meminta Pemerintah merumuskan regulasi yang menekankan tanggung jawab moral industri bagi 11.772 perusahaan mitra penyelenggara magang. Perusahaan tidak boleh sekadar memanfaatkan tenaga peserta selama masa kontrak berjalan ketika honornya disubsidi anggaran negara lalu memutus hubungan kerja begitu masa magang 6 bulan usai. "Kemenaker harus menjadikan keberhasilan penempatan kerja sebagai ukuran utama kelayakan dan keberhasilan Program Magang Nasional ke depan," tandasnya.

Sementara, anggota Komisi IX DPR Nafa Urbach mengatakan, Kemenaker harus memastikan pemerataan akses pada pelaksanaan Program Magang Nasional angkatan 2026. Peserta dari daerah pedesaan harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti program tersebut.

"Bagaimana jaminan pemerataan di angkatan berikutnya agar anak-anak di daerah pedesaan tidak tersisih," kata Nafa di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Selain itu, ia menyoroti rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja pascamagang di sektor pertanian. Karena hanya menyerap sekitar 1,2 persen peserta setelah menyelesaikan program magang.

Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian mengingat sektor pertanian memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Utamanya di daerah lumbung pangan seperti Purworejo, Magelang, dan Temanggung.

Baca juga : Pasca Bertemu Hakim MK, Muzani Bicara Kemungkinan Amandemen UUD 1945 Lagi

Ia berharap, evaluasi terhadap Program Magang Nasional dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan merata. Perluasan akses bagi lulusan SMA dan SMK serta penguatan program magang di sektor agribisnis akan membuka lebih banyak peluang kerja sekaligus mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Bagaimana tanggapan Kemenaker?

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyampaikan, alumni Program Magang Nasional paling banyak mendapatkan penawaran kerja atau terserap di sektor keuangan. Berdasarkan data Kemenaker, sektor keuangan menyerap 23,4 persen, sektor perdagangan 17,9 persen, disusul sektor manufaktur menyerap 16,5 persen. Kemudian, sektor kesehatan dan akomodasi berada di urutan keempat dan kelima, dengan persentase masing-masing 10,3 persen dan 5,2 persen. TIF

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Kamis, 10 Juli 2026 dengan judul "Usulkan Sertifikasi Kompetensi DPR Soroti 70 Persen Alumni Magang Terombang-ambing"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.