Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- STY Nilai Persija Sudah 80 Persen Jelang Super League 2026/2027
- Beckham Putra Siap Bawa Persib Lolos ke ACL Two
- Runner Up, Timnas Putri U-16 Punya Masa Depan Cerah
- Atasi Karhutla Riau, Prabowo Minta Bangun 306 Sumur Bor Di Dekat Hotspot
- Calon Bos OJK Sarjito Beberkan Tantangan Bursa Mineral RI Agar Dipercaya Dunia
Defisit Pangan Mengancam
Senayan Minta Kementan Stop Dulu Ekspor Beras
Rabu, 6 Mei 2020 08:26 WIB
Sebelumnya
Suhardi pun menyayangkan adanya pemotongan anggaran di Kementan. Padahal, anggaran yang tersedia sesungguhnya untuk kepentingan para petani sekaligus pemenuhan ketersediaan pangan supaya tercukupi dengan baik.
“Sesungguhnya kita kecewa dengan pemotongan anggaran karena di satu sisi menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk itu, Menteri Pertanian harus memberikan penjelasan kepada Presiden bahwa anggaran ini untuk keperluan perut rakyat,” ujar Suhardi.
Baca juga : DPR Sesalkan Pemotongan Anggaran Di Lingkup Kementan
Anggota Komisi IV Andi Akmal Pasluddin berharap dengan sisa anggaran yang telah dipotong, Kementan bisa tetap fokus meningkatkan produksi dalam negeri secara signifikan.
Kerja sama dengan kementerian dan lembaga juga perlu mendapat perhatian khusus? agar proses pembangunan berjalan secara baik.
Baca juga : Hoaks, Petugas Penanganan Corona Minta Kaos Bersih
“Jangan sampai masyarakat terbebani. Jadi yang juga paling penting adalah sinergi antar Kementerian dan Lembaga bisa menjadi kunci bagi pembangunan pangan yang lebih baik lagi. Kita berharap ada solusi di setiap masalah,” ujarnya.
Sementara, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, produksi pangan Indonesia cukup kuat dan terkendali. Tahun ini, sebagian besar provinsi mengalami surplus produksi.
Baca juga : Arafah Tea Ekspor Matcha Tea Ke Korsel
Kementan pun telah mengembangkan strategi sistem logistik nasional dalam menyederhanakan rantai pasok dan intervensi distribusi. Salah satunya, dengan mengalihkan komoditas dari daerah yang surplus ke daerah yang defisit.
Untuk saat ini, setidaknya ada 28 provinsi dalam kondisi terkendali. “Tapi dua di antaranya, yaitu Kalimantan Utara dan Maluku perlu mendapat perhatian lebih," ujar Syahrul. [KAL]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya