Senayan Minta Kementan Stop Dulu Ekspor Beras

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan serius memperhatikan kecukupan pangan saat pandemi Covid-19 melanda. Ada surplus beras, tapi belum mampu menutupi defisit pangan di sejumlah daerah. Legislator mendesak, jangan ada dulu ekspor beras.

Kebijakan ekspor beras itu - salah satunya sebesar 20 ton yang diinisiasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan -belum lama ini justru dilakukan, di saat banyak negara menutup ekspor untuk memastikan kecukupan pangan menghadapi Covid-19.

“Di saat semua negara sudah menutup pintu rapat-rapat untuk ekspor beras, maka ini harus ditiru oleh Indonesia agar ketahanan pangan ini bisa berjalan secara optimal,” sentil Anggota Komisi IV DPR Luluk Nur Hamidah dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan jajaran pejabat Eselon I Kementan di Jakarta, kemarin.

Baca juga : DPR Sesalkan Pemotongan Anggaran Di Lingkup Kementan

Luluk mengatakan, banyak negara konsen pada upaya mempertahankan agar produksi pangan di dalam negeri ini bisa tetap berjalan bahkan ditingkatkan.

Sayangnya, terobosan di sektor tanaman pangan untuk membantu petani terus meningkatkan produksinya di tengah pandemi masih minim.

“Covid-19 ini sebetulnya bisa menjadi kita agar bisa lebih fokus kepada pekerjaan kita. Coba Pak Menteri siapkan jargon-jargon yang baik seperti ‘Ayo Menanam’, atau apa gitu agar kita tidak terjadi krisis pangan,” sarannya.

Baca juga : Hoaks, Petugas Penanganan Corona Minta Kaos Bersih

Anggota Komisi IV Sunarna juga menyayangkan belum adanya terobosan di sektor perberasan dalam memastikan kesejahteraan petani. Harga beras yang tinggi di pasaran belum dinikmati petani secara baik.

“Sementara produksi padi setiap tahun selalu menurun. Harga gabah kering pun dahulu Rp 4.500 per kilogram, saat ini hanya Rp 4.300 per kilogram. Karena itu bantuan yang diberikan pemerintah harus tepat sasaran, akan tetapi ini belum ada master plan yang jelas,” katanya.

Anggota Komisi IV Suhardi Duka dari Fraksi Demokrat meminta Kementan realistis dalam persoalan stok pangan. “Di beberapa daerah memang surplus. Tapi di banyak daerah juga terjadi hambatan-hambatan sehingga terjadi kelangkaan pangan. Dan ini sudah disinyalir oleh Presiden Jokowi. Jadi dua sisi kita harus memberikan pandangan kepada Presiden. Pertama, jangan terlalu khawatir. Tapi tidak bisa juga terlalu confidence, kita mengatakan aman pangan sampai 2020 ini,” kata Suhardi.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.