Dark/Light Mode

Soal Ekspor Benih Lobster

Hindari Monopoli, Anggota DPR Minta Aturannya Dievaluasi

Jumat, 19 Juni 2020 10:09 WIB
Andi Akmal Pasluddin/Twitter
Andi Akmal Pasluddin/Twitter

RM.id  Rakyat Merdeka - DPR menyoroti ekspor benih lobster yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 12 Tahun 2020. Kebijakan ini mesti segera dievaluasi. Wakil rakyat juga meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turun tangan.

Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin berharap aturan tersebut dievaluasi. Menurutnya, meski domain eksekutif untuk mengambil kebijakan namun rakyat terus mengawasi.

"Kita akan minta evaluasi. Rakyat memonitor dan kita akan menggunakan hak DPR untuk mengawasi. Yang namanya keputusan bisa berubah. Undang-undang saja bisa berubah. DPR kan sudah memberikan cacatan-catanan tetapi tetap ngotot dan semangat ekspor, ya silakan." kata Andi Akmal kepada wartawan, kemarin.

Berita Terkait : Jika Tak Dibahas Menyeluruh, Nasdem Tolak RUU PAS dan RUU KUHP 

Yang menjadi pertanyaan, lanjut Andi Akmal, kenapa hanya beberapa perusahaan yang diberikan rekomendasi untuk ekspor. Ada juga kabar yang menyebutkan adanya penunjukkan perusahaan kargo tertentu menangani pengiriman benih lobster. Tentu hal itu menjadi pertanyaan besar di Komisi IV. Ada peraturan yang menegaskan harus ada uji publik terhadap semua perusahaan yang dipilih. Namun, uji publik ini tak diumumkan. Andi Akmal pun meminta KPPU turun tangan. 

"Ini yang menjadi pertanyaan besar kita. Saya kira perlu KPPU turun tangan dan menyelidiki apa alasannya hanya memberikan izin ke beberapa perusahaan saja. Jangan sampai itu seperti monopoli. Dia hanya beli dari pengumpul-pengumpul kemudian dia memainkan harga," tuturnya.

Dia juga kembali mengingatkan, jangan sampai ekspor lobster karena kepentingan politik, apalagi bisnis semata.   

Berita Terkait : Timwas Covid-19 DPR Minta Menkes Persiapkan New Normal dengan Matang

Ketua Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KP2-KKP) Effendi Gazali mempersilakan publik mengadukan masalah ekspor tersebut ke KPPU. Hal itu juga disampaikannya terkait sinyelemen penunjukkan perusahaan kargo tertentu dalam pengiriman lobster tersebut.

"Saya tidak tahu mengenai itu (soal kargo). Tetapi dulu waktu kami presentasi di depan Pak Menteri, kami berpikir kenapa kargonya bukan punya kita, misalnya Garuda kita sehingga semua orang bebas mengirimkan melalui Garuda kita. Tapi kalau Anda tidak puas dengan itu, jalurnya juga ada. Anda bisa ke KPPU, misalnya," katanya.

Effendi menegaskan, Menteri KP Edhy Prabowo sudah mengatakan siap terbuka dikritik dan hal-hal seperti itu. "Jadi kalau Anda tanyakan, kok sudah ada lembaga, asosiasi, pengekspor lobster? Ya tanyakan mengenai prosesnya bagaimana, penjaringannya di mana, diumumkannya di mana. Itu terkait dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik," katanya.

Berita Terkait : DPR Dicap Kejar Tayang

"Kalau Anda tanya kok dipaksa kargonya di sana? Tanyakan melalui Undang-Undang Anti Monopoli. Semuanya ada," imbuhnya.

Dia juga membaca dari berbagai media penerimaan negara bukan pajak (PNBP) belum ada, tapi barangkali ada mekanisme tertentu dan itu harus dicermati hati-hati.

Persoalan ekspor benih lobster ini mendapat sorotan banyak pihak. Ekspor ini dinilai janggal. Pasalnya, Kementerian Keuangan dengan KKP masih menggodok Peraturan Menteri Keuangan terkait ekspor benih lobster dan mekanisme pungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). [KAL]