Usulkan RUU Anti Impor Produk Israel, HNW Ingin Indonesia Ikuti Jejak Irlandia

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid atau HNW mengecam pemerintah Israel yang kembali melanggar hukum internasional dan resolusi PBB, dengan menganeksasi wilayah di Tepi Barat Palestina. 

Hidayat berharap, Presiden Jokowi  menggaungkan upaya untuk menolak dan menggagalkannya  upaya aneksasi itu. Antara lain, dengan menggalang gerakan boikot produk Israel, seperti yang disepakati dalam Konferensi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jakarta, pada tahun 2016. 

“Pemerintah Indonesia dan DPR sudah menyampaikan penolakan dan kecamannya. Namun, perlu langkah yang lebih konkret untuk menekan Israel. Salah satunya, dengan menggaungkan gerakan boikot atas produk-produk Israel. Cara ini diharapkan bisa memaksa Israel  untuk tidak melanjutkan aneksasi dan kembali serius mewujudkan perdamaian di Palestina,” kata HNW melalui siaran pers di Jakarta, Senin (29/6). 

HNW menjelaskan, saat ini, Irlandia yang merupakan salah satu negara di Eropa sedang membahas Rancangan Undang-Undang Larangan Mengimpor Barang, Jasa, dan Sumber Daya Alam yang berasal dari Wilayah Pendudukan Ilegal Israel. Pembahasan RUU Ini diinisasi senator Frances Black.

Baca juga : Bangga Produk Lokal, Kemendes Ikut Kampanyekan Batik

HNW menilai, RUU semacam itu perlu juga diadopsi oleh Indonesia. Sebagai bukti penolakan penjajahan sebagaimana implementasi dari Pembukaan UUD 1945.

"Hadirnya  RUU ini semacam ini perlu dihadirkan. Sebab, meski tidak memiliki hubungan diplomatik satu sama lain, tetapi hubungan ekspor-impor ilegal antara Indonesia-Israel diam-diam masih berlangsung," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini.

Gerakan pemboikotan produk Israel  telah dipopulerkan oleh para aktivis HAM di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat dan Eropa,  dengan gerakan Boycott Divestment and Sanction (BDS).

Boikot yang dikampanyekan, bukan hanya dari segi ekonomi saja, tetapi juga dari segi kebudayaan maupun akademik.

Baca juga : Menperin Dongkrak Produksi Industri Olahan Karet Alam

“Gerakan BDS ini semakin masif dilakukan olah para kaum terpelajar dan aktivis HAM di negara barat. Gerakan ini diharapkan,  akan semakin berdampak apabila melibatkan peran negara. Indonesia sudah selayaknya  jadi contoh dan memimpin gerakan ini dalam lingkup antar negara,” tukasnya.

Oleh karena itu, HNW meminta Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi untuk lebih memaksimalkan usahanya menentang dan menggagalkan target Israel unutuk menganeksasi tanah-tanah Palestina di Tepi Barat.

"Menlu perlu memaksimalkan koordinasi dan kooperasi dengan ASEAN, OKI serta Perserikatan Bangsa-Bangsa baik melalui Dewan Keamanan maupun Sidang Umum,” ujarnya. 

HNW juga mengapresasi langkah Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR yang menggalang dukungan organisasi dan anggota parlemen-parlemen mitra BKSAP DPR, untuk menolak dan menggagalkan proyek aneksasi Israsel tersebut. "Karena tindakan Israel itu jelas bertentangan dengan aturan  hukum internasional, resolusi, dan menjauhkan realisasi program perdamaian di Timur Tengah," tandasnya.

Baca juga : Produksi Pangan Indonesia Cukup Kuat Dan Terkendali

HNW juga mengapresiasi langkah politikus dan pemimpin dunia yang aktif menolak aneksasi itu. “Lebih dari 1000 anggota parlemen dari 25 negara Eropa, telah menandatangani petisi surat kecaman dan penolakan atas rencana aneksasi Israel terhadap tanah-tanah Palestina di Tepi Barat. Mereka menuntut agar pemimpin negara-negara di Eropa juga menolak. Kami dukung aksi seperti itu, karena sama dengan yang diperjuangkan oleh DPR dan pemerintah Indonesia,” pungkasnya. [QAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.