BKSAP DPR Galang Dukungan Lawan Upaya Aneksasi Israel

RM.id  Rakyat Merdeka - Rencana Israel menganeksasi atau mencaplok wilayah Tepi Barat Palestina menuai kecaman anggota parlemen dunia. Rencana itu merupakan pelanggaran terbuka terhadap hukum internasional dan tatanan berbasis aturan global.

“Inisiatif (perlawanan) datang dari Parlemen Indonesia. Kami menegaskan kembali solidaritas dan komitmen kami kepada rakyat Palestina, termasuk hak  mereka untuk menentukan nasib dan terciptanya Palestina yang merdeka,” tegas Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon di  Ruang Wartawan, Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Saat ini, sambung dia, parlemen dunia juga menyerukan kepada masyarakat internasional agar tetap teguh dalam melindungi solusi dua negara, serta pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Fadli berharap, sikap penolakan tersebut terus meluas, tak sekadar di kalangan eksekutif dan legislatif, tapi civil society dan masyarakat umum.

“Kami sangat prihatin, ancaman aneksasi terjadi saat dunia sedang berjuang melawan pandemi Covid-19. Kami siap mendukung upaya diplomasi internasional dan regional untuk mencapai perdamaian komprehensif, adil dan abadi di Timur Tengah, berdasarkan Resolusi PBB yang relevan dan parameter lain yang disepakati secara internasional,” urai mantan Wakil  Ketua DPR ini.

Baca juga : DPR Kecewa Banyak Program Bantuan Ke Petani Terhambat Karena Birokrasi

Fadli mengatakan, upaya aneksasi itu akan membuat wilayah Palestina semakin kecil, terutama aneksasi di wilayah Tepi Barat Sungai Yordania atau Lembah Yordan. Persoalan tersebut juga akan menciptakan gejolak baru, dan membuat upaya perdamaian makin jauh  dari harapan. “Sejak dulu, sikap Indonesia sangat jelas. Pemerintah dan parlemen mendukung upaya kemerdekaan dan kedaulatan rakyat Palestina, dan itu ditunjukkan di dalam diplomasi kita. Saya kira tidak ada yang berbeda dari dulu hingga kini, Palestina harus menjadi bangsa yang  merdeka, diakui dunia,” tegas politisi Partai Gerindra itu.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar (Kemlu) Febrian A Ruddyard mengatakan, posisi Indonesia  terkait langkah aneksasi wilayah Palestina oleh Israel sudah sangat tegas. Aneksasi menentang legitimasi dan otoritas Dewan Keamanan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), serta akan menghancurkan harapan adanya perdamaian di Timur Tengah.

“Ibu Menlu sudah menyampaikan saat pertemuan Dewan Keamanan PBB terakhir, khusus membahas aneksasi. Aneksasi yang dilakukan Israel, jelas melanggar hukum internasional,”  ujar Febrian.

Karenanya, lanjut dia, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi sangat mengapresiasi gagasan BKSAP DPR untuk membuat pernyataan bersama  terkait aneksasi. Terlebih, persoalan dukungan terhadap Palestina sudah menjadi mandat konstitusi. “Bila ada satu isu yang bisa menyatukan seluruh bangsa Indonesia tanpa pandang bulu, salah satunya adalah isu  Palestina. Ini jadi utang bersama kita, utang konstitusi kita, sampai Palestina merdeka,” tegas dia.

Baca juga : Ketua Komisi III DPR : Semoga Polri Kian Berlimpah Cinta Dari Masyarakat

Lebih lanjut, Febrian berharap, dukungan dari ratusan anggota parlemen dunia terus bertambah dan diiuti oleh dukungan komponen masyarakat internasional lainnya. “Kemlu akan terus membantu, berupaya secara maksimal agar dukungan terhadap Palestina semakin besar dan membawa inisiatif ini lebih banyak lagi,” tandasnya.

Menanggapi dukungan tersebut, Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun menyampaikan salam hormat, terima kasih kepada  pemerintah, parlemen serta masyarakat Indonesia atas dukungan tersebut. Ia mengaku senang dan terharu melihat  totalitas dukungan dari seluruh  masyarakat Indonesia terkait semua isu yang berkenaan dengan Palestina, khususnya mengenai aneksasi.

“Kami menyampaikan salam dari Palestina untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki posisi khusus di hati masyarakat Palestina. Ikatan persahabatan Palestina dan Indonesia merupakan ikatan yang sangat erat, ikatan ukhuwah yang sampai kapanun  terus terjalin dan diperkuat,” ujar Zuhair.

Sejak bertugas di Indonesia dua tahun, lanjut dia, dirinya melihat secara langsung dukungan pemerintah, parlemen dan rakyat Indonesia terhadap Palestina. Terlebih, ketika muncul krisis Yerusalem, hingga Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Yerusalem merupakan ibu kota Israel.

Baca juga : DPR Ragukan Efektivitas Uang Negara Di Himbara

“Upaya aneksasi wilayah Palestina oleh Israel bukan hal baru. Aneksasi merupakan rentetan dari rencana yang tersusun sistematis sejak tahun 1960-an, berlanjut pada tahun 1970-an, dan saat ini kembali memanas. Ini bukan sesuatu hal yang baru bagi masyarakat Palestina, rentetannya sudah terstruktur dan direncanakan dengan baik,” tandasnya. [ONI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.